Cuman Kesenggol, Pintu Kaca Otomatis Kantor DPRD KBB Pecah

POJOKBANDUNG.com, PADALARANG – Kontroversi pembangunan gedung DPRD KBB yang baru malah makin menambah daftar masalah. Pasalnya, kejadian tak terduga terjadi di kantor DPRD KBB lama di Jalan Raya Padalarang, pintu kaca otomatis yang baru seminggu selesai dibangun malah pecah.

Kejadian sekitar pukul 07.00, Senin (7/10/2019). Bagian kaca rusak, terlihat serpihan kaca di lantai.

“Benar kejadian itu barusan, karena ada bagian yang rusak pintu kaca ngagejilig,” kata Sekretaris DPRD KBB, Ronny Rudyana, Senin (7/10/2019).

Ini rekaman CCTV:

Rony mengatakan, karena masih baru pengerjaan pintu otomastis tersebut, bukan menjadi tanggung jawab dari Sekretariatan DPRD KBB.

“Untung masih baru sehingga masih tanggung jawab pihak ketiga (pemborong), masih dalam masa pemeliharaan,” ucap Roni.

“Dari CCTV mah kesenggol terus ngagejlig ti rel,” tandas Roni.

Sementara itu, Pemerhati Pembangunan KBB, Ridwan menyayangkan dengan kejadian pintu otomatis kaca kantor DPRD KBB yang tiba-tiba rusak. “Karena masih dalam pemeliharaan, masih tanggung jawab pihak ketiga,” ucap Ridwan.

Menurut Ridwan, pengerjaan pintu kaca otomatis, tidak bisa dikerjakan oleh perusahaan sembarangan, melainkan oleh perusahaan yang membidanginya melibatkan tenaga ahli.

“Kejadian ini bikin kita curiga. Apakah betul dikerjakan oleh perusahaan dan tenaga ahli sesuai bidangnya atau tidak? Kalau dikerjakan oleh tenaga ahli seperti di mall-mall atau di perkantoran besar lainnya, tidak akan langsung rusak begitu selesai dikerjakan,” ungkap Ridwan.

Ridwan malah mengkhawatirkan, surat perjanjian kerja (SPK) belum ada dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bagian Sekretariatan DPRD KBB, tapi sudah dikerjakan oleh pihak ketiga. “Nah ini menjadi pertanyaaan juga antara PPK dan pihak ketiga sudah kontrak atau belum? Kalau sudah kontrak, bisa dilihat dari CV nya, apakah perusahaan itu memang ahli membidangi atau bukan? itu juga bisa dilihat dari sertifikat badan usaha (SBU), saya menduga ini malah belum ada kontrak kerja sama,” bebernya.

Jika belum ada surat perjanjian kontrak kerja namun sudah dikerjakaan, kata Ridwan, ini bisa menjadi temuan dan bisa bermasalah secara hukum.

“Karena dasar pengerjaan proyek kan sesuai kontrak kerja, karena di situ ada spesifikasinya dalam pengerjaan proyek dan proses pencairan nantinya,” tandas Ridwan.

(apt)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …