BPJS Kesehatan Cimahi Evaluasi SKK Bersama Kejaksaan Negeri Cimahi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan di Indonesia diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPJS Kesehatan Cabang Cimahi telah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Cimahi yang salah satu implementasinya adalah Surat Kuasa Khusus (SKK).


Sehingga dalam rangka rangka pertukaran informasi dan menilai efektivitas SKK yang telah terlaksana, BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri Cimahi mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada Selasa (01/10/2019). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Cimahi, Jaksa Pengacara Negara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, dan Petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan Cabang Cimahi.

“Untuk badan usaha yang sudah dilakukan pemanggilan masih belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dengan BPJS Kesehatan, sebaiknya diajukan SKK untuk pemanggilan kembali terhadap badan usaha tersebut,” ujar Harjo, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi.

Pada kesempatan yang sama, Harjo dalam hal ini memberikan beberapa rekomendasi terkait hasil SKK tersebut. Pertama, untuk perusahaan yang menyatakan tidak sanggup membayar tetapi dalam kenyataannya masih beroperasi, BPJS Kesehatan dapat menempuh jalur hukum berupa mengajukan gugatan perdata. Kedua, mengajukan gugatan pailit terhadap perusahaan. Ketiga, menuntut secara pidana kepada perusahaan yang tidak patuh tersebut.

“Saat ini masih ada beberapa badan usaha yang kami pantau komitmennya sampai batas waktu yang disepakati sesuai dengan regulasi. Kedepannya kami akan mengajukan SKK untuk badan usaha yang setelah kami lakukan pemeriksaan sesuai prosedur namun tetap tidak patuh dalam hal pendaftaran, penyampaian data, dan pembayaran iuran. Dengan adanya sinergi antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri, semoga dapat memacu badan usaha untuk patuh mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional,” pungkas Idham Kholid, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi.

(dh)

Loading...

loading...

Feeds