Satu Tahun AKUR Belum Memuaskan

KERJA : Para PNS Pemkab Bandung Barat usai kerja. Laporan kinerja SKPD KBB untuk satu tahun AKUR pada 20 September baru masuk sekitar 30 persen. 
(foto: TAOPIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

KERJA : Para PNS Pemkab Bandung Barat usai kerja. Laporan kinerja SKPD KBB untuk satu tahun AKUR pada 20 September baru masuk sekitar 30 persen. (foto: TAOPIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk satu tahun AKUR pada 20 September baru masuk sekitar 30 persen.

Hal itu membuat Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengaku belum puas dengan hasil kinerja para kepala dinas di masing-masing SKPD.

Menurut Bupati beberapa Kepala Dinas hingga kini masih belum bisa menjabarkan visi AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religi). Bahkan, sampai saat ini beberapa SKPD dinilai kurang pro aktif dalam menyampaikan hasil kinerja satu tahun kepemimpinan AKUR yang jatuh pada 20 September 2019.

“Hanya beberapa SKPD yang pro aktif. Laporan kinerja untuk satu tahun AKUR saja baru 30 persen yang masuk ke saya. Nggak tahu, apakah pak sekda sudah mengingatkan ke SKPD atau belum. Harusnya laporan kinerja sudah masuk semuanya ke saya, soal apa saja yang sudah dikerjakan, belum dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Kalau sekarang (laporan) sudah terlambat, kan besok satu tahun AKUR,” tegas Bupati di Ngamprah, Kamis (19/9).

Menurut Bupati, satu tahun kepemimpinan AKUR seharusnya dijadikan intropeksi serta evaluasi kinerja oleh masing-masing SKPD. Bahkan, orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ini sudah memberikan toleransi selama satu tahun terakhir.

“Satu tahun bukan waktu yang sebentar, harusnya jadi bahan intropeksi diri. Ini yang menjadi alasan saya melakukan rotasi besar-besaran,” jelasnya.

Namun, kata Bupati, ada juga beberapa SKPD yang sudah terlihat kinerjanya selama satu tahun terakhir ini. Seperti, Dinas PUPR sudah melakukan pembangunan fisik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat serta layanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Beberapa SKPD sudah bagus seperti pembangunan fisik sudah terlihat oleh PUPR, pelayanan ke masyarakat juga terlihat oleh Disdukcapil termasuk layanan perizinan. Bahkan, untuk pengembangan pariwisata sudah berjalan, itu pun saya turun langsung. Sektor pariwisata dan infrastruktur jalan jadi prioritas program AKUR,” ungkapnya.

Bupati juga mengingatkan, efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini di masing-masing SKPD, jangan dijadikan alasan untuk tidak bisa mengimplementasikan visi AKUR dengan jargon ‘Bandung Barat Lumpat’.

“Tidak berpengaruh efisiensi anggaran terhadap kinerja, itu alasan saja (SKPD). Efisiensi dilakukan terhadap program yanh tidak fisibel. Jadi jangan dijadikan alasan SKPD tidak bisa ‘lumpat’,” kata Bupati.

Menurut Bupati, saat ini pihaknya akan fokus untuk terus menggenjot pendapatan daerah sehingga segala program prioritas bisa dilaksanakan di tahun depan.

“Pembangunan fisik dan program pelayanan kepada masyarakat akan lebih terlihat di tahun depan. Termasuk tahun depan akan dilakukan efisiensi anggaran lagi,” pungkasnya.

(bie)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …