Revisi UU KPK Disahkan, Massa Minta Pimpinan KPK Baru Segera Dilantik

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jawa Barat mendesak pimpinan KPK segera dilantik.

Aksi unjukrasa damai digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). kata Koordinator Aksi Anjar menduga ada beberapa kelompok internal KPK yang harus segera dibenahi.

“Kami menuntut agar secepatnya dilakukan pelantikan terhadap pimpinan KPK terpilih, serta meminta mundur Agus Raharjo sebagai Ketua KPK,” kata dia di sela aksi.

Anjar menduga ada upaya untuk merusak citra pemerintah yang dilakukan sebagian pengurus KPK. Yang terbaru adalah menetapkan tersangka kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Tudingan yang dilontarkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jawa Barat ini juga sebelumnya dilontarkan kepada Ketua PB PMII Muhammad Syarif Hidayatullah yang menilai KPK terlalu politis dalam mengusut suatu kasus.

“KPK dipolitisir, penetapan Imam sebagai tersangka kasus korupsi hanyalah upaya untuk menjelek-jelekkan pemerintah,” kata Syarif melalui siaran persnya.

PMII, kata Syarif, menduga ada upaya kesengajaan dari KPK yakni Kelompok Taliban untuk menjerat kader-kader Nahdlatul Ulama (NU) yang getol menolak radikalisme.

“Kami meyakini kelompok mereka menganggap Pemerintah yang akan menghalangi tujuan besar mereka yang ingin merongrong Pancasila dan NKRI,” pungkasnya.

(azs)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …