Hotel Pullman Langgar Perizinan, Pemkot Siapkan Sanksi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan sanksi kepada pengembang Hotel Pullman, Jalan Diponegoro Kota Bandung. Pasalnya, pembangunan hotel yang berada tepat di depan Gedung Sate itu telah menyalahi perizinan.

Beberapa waktu lalu, Walikota Bandung, Oded M Danial bersama beberapa kepala dinas bahkan telah berkonsultasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Mereka bertemu di Jakarta membahas masalah tersebut.

“Pak Menteri arahannya mereka (pengembang Hotel Pullman) harus diberi sanksi,” kata Oded saat ditemui di Balai Kota Bandung, Kamis (19/9/2019)

Namun Oded tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pelanggaran izin apa yang dilakukan pengembang tersebut. Dia hanya menyebut ada pelanggaran dan kini sedang disiapkan sanksi.

“Sanksinya denda (hasil dendanya) nanti untuk bangun fasos-fasum untuk masyarakat. Ada pelanggaran izin,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang Iskandar Zulkarnain mengatakan saat ini sedang menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian ATR untuk masalah tersebut. Pihaknya juga sudah mengirim surat dan meminta rekomendasi terkait dengan Hotel Pullman.

“Jadi kita sedang mengirim surat terkait dengan permintaan rekomendasi kepada Kementerian. Soal dengan Pullman, terkait tindakan yang harus kita lakukan,” katanya.

Iskandar, yang juga ikut dalam pertemuan dengan Menteri ATR Sofyan Djalil, menuturkan ada masalah dari sisi perizinan dalam pembangunan Hotel Pullman.
“Izinnya belum beres, semua izin operasi dan lain-lain,” ucapnya.

Namun dia tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran yang dilakukan. Tapi, yang jelas, kata dia, ada pelanggaran dan kini pihaknya tengah menunggu rekomendasi dari Kementerian ATR untuk tindak lanjutnya.

“Kita kirim surat dan tunggu dari Kementerian tindakannya,” pungkasnya.

(arh/dtk)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …