Demo, Lajur Padalarang-Cianjur Ditutup

DEMO : Ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja antara lain SPN, FSMPI, GOBSI, SPSI menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rabu (18/9/2019).
(foto: MOCH HABIBI/RADAR BANDUNG)

DEMO : Ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja antara lain SPN, FSMPI, GOBSI, SPSI menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rabu (18/9/2019). (foto: MOCH HABIBI/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, PADALARANG – Ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja antara lain SPN, FSMPI, GOBSI, SPSI menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rabu (18/9/2019). Unjuk rasa ini menyebabkan satu ruas jalan Raya Padalarang menuju Cianjur ditutup.

Berdasarkan pantauan, akibat demo buruh tersebut membuat pihak polisi menutup lajur dari arah Cimareme/Kota Baru Parahyangan menuju Cianjur dan kendaraan dialihkan  menggunakan lajur sebaliknya.

Sementara kendaraan dari arah Cianjur menuju Bandung dialihkan ke Pasar Tagog Padalarang. Antrean kendaraan hingga sekarang masih terjadi dari kedua arah. Puluhan petugas kepolisian, dan  Satpol PP mengatakan jalannya aksi yang berlangsung aman.

Salah satu yang dituntut para pendemo berkaitan dengan penolakan kenaikan iuran BPJS kesehatan revisi UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam orasinya para buruh menilai kenaikan  iuran BPJS Kesehatan sangat memberatkan buruh dan masyarakat umum. Sementara di sisi lain  penghasilan mereka tidak bertambah.

Aksi massa gabungan dari serikat pekerja diterima oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat sementara Bagja Setiawan Amung, Nur Julaeha,  Iwan Ridwan,  dan Pieter Tjuandys.

Setelah melakukn orasi didepan gedung DPRD sejumlah perwakilan dari organisasi buruh tersebut itu langsung melakukan audensi dengan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Setelah itu keluar lah rekomendasi oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat dari sejumlah tuntutan dari tujuh serikat pekerja yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman lembaga wakil rakyat tersebut. Salah satunya mengeluarkan rekomendasi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Demikian diungkapkan Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bandung Barat Dede Rahmat seusai pertemuan di ruangan gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rabu. Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan itu Pimpinan Sementara DPRD Bagja Setiawan, Iwan Ridwan, Nur Djulaeha, Amung dan Pither Tjuandys.

“Mudah-mudahan saja dengan keadaan Ibu Nur dan Pak Amung yang sebelum duduk di dewan sudah begitu dengan para pekerja bisa mengawal rekomendasi kali ini. Sebab, pengalaman kami sebelumnya setiap rekomendasi yang dikeluarkan dewan tidak ada tindaklanjutnya,” kata Dede Rahmat.

Salah satu tuntutan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, lanjutnya, karena dampaknya sangat dirasakan masyarakat kecil terutama peserta iuran mandiri.

“Alhamdulillah, DPRD Kabupaten Bandung Barat memiliki kesamaan pandangan dengan kami. bahwa iuran BPJS Kesehatan belum layak dinaikan. Kita menolak keras itu.” tandasnya.

Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat sementara Bagja Setiawan menegaskan pihaknya termasuk yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kami juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Selama kami duduk di dewan akan selalu  stiqomah  memperjuangkan  apa yang menjadi tuntutan buruh” kata Bagja.

(bie)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …