Pembahasan RAPBD 2020 Terhambat

PARIPURNA: DPRD Kota Bandung saat melaksanakan pembahasan Raperda di sidang paripurna. 
(foto: IST)

PARIPURNA: DPRD Kota Bandung saat melaksanakan pembahasan Raperda di sidang paripurna. (foto: IST)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Bandung terkendala posisi pimpinan dewan definitif.

“Jadi memang minggu lalu, sebenarnya kita sudah mau melaksanakan paripurna penyerahan RAPBD dari Pemkot ke DPRD Kota Bandung. Namun, karena belum ada pimpinan definitif maka sidang ditunda,” ujar ketua DPRD Kota Bandung Sementara, Yudi Cahyadi, Senin (16/9/2019).

Menurut Yudi, ada perbedaan pandangan antara anggota dewan secara internal.
Di lain sisi, lanjutnya, pembahasan untuk RAPBD TA 2020 harus segera diselesaikan.

“Ada sebagian anggota dewan, belum terpilihnya pimpinan definitif bukan kendala, namun sebagian lagi berpandangan berbeda. Padahal, paling lambat November, sudah harus masuk ke Gubernur,” tambahnya.

Karenanya, sambung dia, mengingat sekarang pihaknya sudah menerima nama-nama calon pimpinan dewan definitif dari partai terkait, sehingga proses penetapan dipercepat.

“Kita sudah menerima surat dari PKS untuk nama ketua, PDIP, Partai Gerindra dan Partai Golkar untuk posisi wakil ketua,” tambahnya.

Untuk posisi Ketua DPRD Kota Bandung, PKS mempercayakan kepada Tedy Rusmawan. Sementara untuk wakil ketua dari PDI Perjuangan menunjuk Achmad Nugraha, Partai Gerindra menunjuk Ade Supriadi dan Partai Golkar Edwin Senjaya. Setelah mengantongi nama-nama tersebut, Yudi mengatakan, akan melangsungkan rapat internal dewan, untuk mengumumkan nama-nama tersebut.

“Setelah itu, kita mengajukan nama-nama itu ke Gubernur. Kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Setelah itu baru kita laksanakan sidang paripurna pengangkatan ketua definitif,” bebernya.

Setelah ketua definitif dilantik, yang selanjutnya tugas dewan adalah menentukan tata tertib dan membentuk alat kelengkapan dewan. Semua dilakukan sesegera mungkin agar pembahasan raperda bisa segera dilaksanakan.

Menurut Yudi, ada setidaknya 8 Raperda yang harus dibahas, termasuk RAPBD dan dua raperda yang belum selesai dibahas oleh dewan sebelumnya.

“Sisanya, Raperda baru yang baru masuk dan memang belum sempat dilakukan pembahasan,” pungkasnya.

(mur)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …