RUU KPK Dinilai Perlu, Namun Dewan Pengawas Jangan Legislator

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG  – Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran DR. H. Didin Muhafidin menilai revisi UU KPK perlu dilakukan. Hal itu dikarenakan KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar bukan tidak mungkin memiliki kesalahan dalam melaksanakan tugasnya.

Hal itu disampaikan Didin saat ditemui di Kampus Al-Ghifari, Jalan A.H Nasution, Kota Bandung, Sabtu (14/9/2019).

“Ketika sekarang UU KPK harus dirubah ya memang dari aspek kebijakan publik tidak melanggar aturan karena memang dalam hukum administrasi negara pun memang diatur, harus ada yang mengontrol supaya kewenangan yang diberikan tidak menyimpang dari hukum yang diberikan oleh administrasi negara,” ucap Didin.

Kendati demikian, Didin mengungkapkan, dirinya tidak setuju dengan komposisi Dewan Pengawas yang saat ini sedang menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, berdasarkan rencana revisi UU KPK Dewan Pengawas terdiri dari tiga anggota legislatif dan dua anggota dari eksekutif.

“Yang sekarang menjadi persoalan itu pengawas inginnya dari anggota dpr itu yang tidak bener, harus independen misalnya akademisi itu yang dinilai bisa mewakili,” ujar Didin.

Lebih lanjut, Didin menuturkan, komposisi Dewan Pengawas dari legislatif dan eksekutif dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat. Hal itu dikarenakan lembaga legislatif dan eksekutif kerap kali tersandung masalah korupsi.

“Karena berpotensi ada persekongkolan, karena mayoritas yang ditangkap kan di DPR, artinya masyarakat secara umum melihatnya nanti akan bias,” tutur Didin.

Saat disinggung Dewan Pengawas akan mengebiri kewenangan KPK. Didin menjelaskan hal itu tidak akan terjadi menakala Dewan Pengawas bukan berasal dari legislatif dan eksekutif. Selain itu, menurutnya fungsi Dewan Pengawas satu diantaranya yaitu mendorong KPK dalam menangani kasus-kasus yang tidak terselesaikan.

“Ketika kpk membuat penyimpangan itu yang ditegur, contoh kasus2 yang menggantung. Seperti RJ lino yang terkatung-katung sampai hari ini. Seolah kan dihentikan, tapi SP3 tidak kan,” ungkap Didin.

Didin juga memaparkan, satu diantara yang menjadi fokusnya mendukung revisi UU KPK yaitu pada poin pencegahan korupsi. Pasalnya, UU KPK tentang pencegahan saat ini menurutnya pasif.

Hal itu dikarenakan, pada UU KPK terkait pencegahan korupsi yang hanya sebatas melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan kekayaan, kemudian menerima laporan masyarakat, dan memberikan edukasi serta kampanye anti korupsi.

“KPK selama ini fokus pada penindakan bukan pada pencegahan, bukan hanya sekedar sosialiasi tapi ada pembinaan yang rutin, jadi pegawai-pegawai begitu lulus cpns bikin lah sosialiasi berkelanjutan,” ujarnya

“Itu mungkin bisa jadi KPK mencegah secara dini, sekarang kan ketika ada kasus baru masuk untuk pencegahan. Padahal jauh sebelum itu, harusnya ketika baru dilantik disitu kpk harus masuk,” pungkas Didin.

(zis)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …