Di Tengah Penolakan, Kelompok Pemuda Malah Ini Mendukung Revisi UU KPK

Bandung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berjuang untuk menolak revisi Undang-undang KPK yang tengah bergulir. Namun, di Bandung, sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) mendukung kebijakan revisi tersebut.

Dukungan untuk revisi itu disuarakan melalui aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (7/9/2019). Mereka menganggap bahwa kebijakan itu penting untuk memasukan instrumen penting dalam mengawasi lembaga antirasuah tersebut.

Koordinator aksi, Anjar Tata Januar menyatakan bahwa tidak ingin penyidik KPK menjadi liar karena menganggap dirinya independen. “KPK bukan LSM, KPK bukan kumpulan malaikat. Makanya perlu diawasi karena menyangkut manusia dan prosesnya,” kata dia.

“Bahaya kalau KPK kebal hukum dan merasa tidak pernah salah. Pasal SP3 juga harus dimasukkan, agar KPK tidak memaksakan kehendaknya jika penyidiknya keliru,” ia melanjutkan.

RUU KPK diyakini bukan untuk melemahkan lembaga antirasuah. Sebaliknya, hal itu upaya untuk membuat kepercayaan dari masyarakat bertambah.  “Oleh karena itu jangan sampai tindakan kelihatan liar tanpa norma,” ucapnya.

Sebelumnya, DPR menyepakati revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi RUU usulan DPR. Selanjutnya, revisi UU KPK akan dibahas bersama pemerintah.

Untuk diketahui, terdapat sejumlah poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK yang dinilai dapat menghambat kinerja KPK. Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Hal ini ditanggapi dengan serius oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang menyatakan bahwa poin-poin perubahan dalam revisi UU itu tidak sesuai dengan Piagam Antikorupsi PBB. Dalam piagam tersebut, juga telah tertuang dalam UU saat ini, tertera tidak adanya pengaruh kekuasaan mana pun. Harus independen.

Saut menjelaskan, masih ada poin-poin dalam Piagam PBB yang belum tertuang dalam UU Tipikor. Termasuk di dalamnya adalah mempertegas prosedur asset recovery dan menyentuh penindakan terhadap korupsi di private sector.

Ia menegaskan bahwa KPK menghargai kerja DPR sebagai lawmaker, tapi meminta presiden mempertimbangkan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis formal pembuatan atau revisi UU sebelum menyetujuinya. “Mudah-mudahan, dengan kewenangannya, presiden bisa melaksanakan (masukan KPK, Red),” kata dia melansir jawapos.com.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebutkan, beberapa kemunduran bakal terjadi jika revisi itu disetujui. Misalnya soal keberadaan dewan pengawas yang dicantumkan dalam revisi UU KPK. Pembentukan dewan pengawas akan memperpanjang rantai birokrasi di KPK. Sekaligus menjadi pintu baru bagi intervensi dari pihak-pihak lain.

Sebab, pemilihan anggota dewan pengawas bakal serupa dengan pemilihan pimpinan KPK, yang saat ini pun bermasalah. “Mekanisme pembentukan dewan pengawas ini bermula dari usul presiden dengan membentuk panitia seleksi, lalu kemudian meminta persetujuan DPR,” jelasnya.

Kurnia juga mempertanyakan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang berkali-kali diusulkan. Sebelumnya, pada 2015, wacana itu sempat muncul. Tetapi mendapat penolakan keras dan kemudian tidak dilaksanakan. Bahkan, isu tersebut beberapa kali muncul, yakni pada 2003, 2006, dan 2010. Tidak pernah dilaksanakan juga.

“Seharusnya DPR paham akan hal ini untuk tidak terus-menerus memasukkan isu ini pada revisi UU KPK,” lanjutnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo memandang wajar revisi UU KPK tersebut diusulkan oleh para wakil rakyat. Pasalnya, dari sekian banyak kasus korupsi yang ditangani sejak KPK berdiri, anggota DPR/DPRD mendominasi daftar koruptor. Tercatat sebanyak 255 perkara yang menjerat oknum anggota DPR/DPRD.

“Kalau kita lihat data di website KPK saat ini, lebih dari seribu perkara korupsi sudah ditangani. Tapi, ini bukan hanya soal jumlah orang yang ditangkap dan diproses hingga divonis bersalah melalukan korupsi saja,” kata Agus.

Kemudian, sebanyak 110 kepala daerah telah diproses dalam kasus korupsi dan kasus lain yakni dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Ini baru data sampai Juni 2019. Setelah itu, sejumlah politisi kembali diproses,” cetus Agus.

Selain anggota DPR/DPRD dan kepala daerah, ada sekitar 27 menteri dan kepala lembaga yang tersandung kasus serupa. Selanjutnya, sebanyak 208 pejabat tinggi di instansi, yaitu setingkat eselon I, eselon II, dan eselon III.

Tak tanggung-tanggung, penyakit korupsi juga menjangkiti Ketua DPR-RI dan Ketua DPD aktif, serta sejumlah menteri aktif. Mereka semua juga ikut diproses. “Selama upaya pemberantasan korupsi dilakukan di Indonesia, mungkin tidak akan pernah terbayangkan ratusan wakil rakyat dan kepala daerah tersentuh hukum. Adagium hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas sering sekali kita dengar,” kata Agus.

“Namun, dengan dukungan publik yang kuat, KPK berupaya untuk terus menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (azs)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkot Ingatkan Warga Jalankan Program Kang Pisman

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan terus mengingatkan warganya untuk “bebersih”, khususnya melalui program Kurang, Pisahkan, dan Manfaatkan …

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …