Ingat Amanat UUD untuk Disabilitas

ILUSTRASI : Penyandang disabilitas pada salah satu acara. Pemkab Bandung Barat hingga kini masih belum menyediakan fasilitas publik dan umum bagi kaum difabel di KBB.
FOTO : (TAOPIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

ILUSTRASI : Penyandang disabilitas pada salah satu acara. Pemkab Bandung Barat hingga kini masih belum menyediakan fasilitas publik dan umum bagi kaum difabel di KBB. FOTO : (TAOPIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat hingga kini masih belum menyediakan fasilitas publik dan umum bagi kaum difabel di Kabupaten Bandung Barat (KBB)


Hal tersebut dapat terlihat dari sejumlah gedung/kantor pusat pelayanan publik belum menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas, seperti ram (jalur pengguna kursi roda), lift (gedung bertingkat), dan toilet khusus.

Apalagi, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah daerah wajib menjamin hak-hak disabiltas.

“Ini amanat UDD, tidak boleh ada diskriminasi terhadap disabilitas. Minimal untuk perkantoran memang harus ada ruang-ruang publik, seperti pengguna kursi roda, tuna netra dan toilet khusus. Termasuk untuk fasilitas di masjid juga,” kata Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial KBB, Sumarman saat di temui di Ngamprah, Rabu (4/9/2019).

Sumarman mengungkapkan, jika saat ini keberadaan fasilitas umum bagi kaum difabel belum optimal dan memadai secara lengkap.

“Untuk fasilitas penyandang disabilitas belum tersedia. Sebetulnya, kita sudah sampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait sarana dan prasarana disabiltas fisik ini, namun belum ada tindak lanjut lagi,” kata Sumarman.

 

Saat ini, jumlah penyandang disabilitas di KBB yang tercatat di Dinas Sosial setempat mencapai 5.758 orang. Mereka terdiri atas berbagai usia dan disabilitas yang berbeda-beda, seperti disabilitas fisik, sensorik, dan mental.

Sumarman mengakui, dengan masih banyaknya gedung/kantor pelayanan publik yang belum ramah bagi penyandang disabilitas, membuat para difabel kesulitan saat datang ke sejumlah kantor pelayanan di komplek Pemkab Bandung Barat.

“Para disabilitas banyak datang ke sini (dinas) untuk mengurus sejumlah surat dan lainya. Biasanya mereka datang bersama para pendamping,” katanya.

Namun demikian, Sumarman memastikan akan terus mendorong pihak-pihak terkait agar hak-hak pelayanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas bisa terpenuhi.

(bie)

 

Loading...

loading...

Feeds

mahasiswa

Indeks Pembangunan Pemuda Lebih Penting

POJOKBANDUNG.com,BANDUNG – Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Jawa Barat ikut merespons soal revitalisasi Gedung Pakuan yang menjadi rumah dinas …
ROLLER

Tekan Laka dengan Roller Barrier

POJOKBANDUNG.com,BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan di beberapa titik jalan Jawa Barat sudah terpasang roller barrier atau pembatas …
karang

Program Karang Taruna Harus Bermanfaat

POJOKBANDUNG.com,SUBANG – Karang Taruna Kabupaten Subang merumuskan program kerja lima tahun ke depan. Diharapkan melalui Rapat Kerja (raker), dapat tercipta …
bupati

Manfaatkan Medsos untuk Perkenalkan Wisata

POJOKBANDUNG.com,SUBANG – Bupati Subang, H Ruhimat mengajak generasi milenial untuk berperan dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Subang, khususnya dengan memanfaatkan …