Buruh Tuntut Legislator Rancang Tiga Perda

LONG MARCH: Ratusan buruh saat long march menuju Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponogoro, Kota Bandung untuk menyuarakan aspirasi terkait ketenagakerjaan. 
FOTO : (MOCH TAUFIK MAULANA/ JOB RADAR BANDUNG)

LONG MARCH: Ratusan buruh saat long march menuju Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponogoro, Kota Bandung untuk menyuarakan aspirasi terkait ketenagakerjaan. FOTO : (MOCH TAUFIK MAULANA/ JOB RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ratusan buruh berbagai organisasi di Jawa Barat, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (4/9/2019). Mereka menuntut legislator membuat kebijakan melalui Perda yang pro-buruh.


Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, Roy Jinto menuturkan, Anggota DPRD Jawa Barat yang baru dilantik sejatinya masih belum “tercemar” dengan kepentingan-kepentingan perseorangan. Melihat hal itu, sambung dia, wakil rakyat tersebut bisa memperjuangkan beberapa tuntutan buruh di Jawa Barat.

Kata Roy, beberapa tuntutan yang diajukanya terkait penolakan revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang dinilainya tidak pro terhadap buruh lokal. Kemudian, Roy juga meminta anggota DPRD Jawa Barat bisa membuat tiga Peraturan Daerah (Perda) baru.

“Kami minta anggota dewan baru menolak revisi UU 13 tahun 2003. Kemudian kami minta DPRD ini memprjuangkan dengan inisiasi membuat tiga Perda pro buruh,”ujar Roy saat ditemui disela-sela aksi.

Roy menyebut, hasil temuan di lapangan buruh meminta pembuatan tiga perda baru. Pertama, mengenai ketenagakerjaan dan upah sektor. Kedua, tentang kesejahteraan buruh. Ketiga Perda mengenai pengawasan ketenagakerjaan.

Kemudian, pihaknya juga menuntut penolakan terhadap keluarnya Keputusan kementrian tenaga kerja (Kepmen) nomor 228 tentang masuknya tenaga asing. Sebabm hal itu dinilainya menggerus buruh lokal.

“Kepmen nomor 228 tahun 2019 menyatakan bahwa jabatan tertentu boleh diduduki tenaga kerja asing, seperti guru bahkan sampai tukang jahit garmen, ini akan mempersulit tenaga kerja Indonesia mendapatkan pekerjaan,” paparnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta menilai, Kepmen nomor 228 tahun 2019, merupakan langkah pemerintah untuk mengikis buruh asli dari Indonesia.

“Kepmen 228 ini liberlasisai, ini untuk pekerja asing masuk ke Indonesia dan diizinkan untuk mengisi direksi dan expert, termasuk semua jenis pekerjaan bisa didudki,”kata Sidarta.

“Ini harus kita tolak, klau tidak begitu tenaga kerja lokal akan tergusur,”tambahnya.

Menurutnya, pemerintah harusnya lebih konsen terhadap apa yang menjadi keluhan buruh, selain itu pembuatan aturan juga harus berlandaskan dengan idiologi bangsa Indonesia, bukan dengan cara memasukan pekerja asing ke Indonesia.

“Pemerintah pusat harus buat UU sesuai pancasila dan UUD 1945, jangan sampai rakyat kita dibuat liberal,”tandasnya.

Sekadar untuk diketahui, hingga berita ini ditulis perwakilan Anggota DPRD Jawa Barat dan perwakilan Pemprov Jawa Barat belum memberikan tanggapan atas tuntutan para buruh tersebut.

(azs)

Loading...

loading...

Feeds

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu kunci Indonesia untuk keluar dari situasi pandemi. Program tersebut membutuhkan partisipasi dari …

46 Warga Kampung Jati Dievakuasi

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI – Aktivitas bencana pergerakan tanah yang memprakporandakan tiga perkampungan penduduk di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, kian meluas …

Korban Banjir Terjangkit Ragam Penyakit

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Banjir yang sempat melanda wilayah utara (Pantura), Subang menimbulkan dampak penyakit bagi warga, yakni penyakit gatal pada …

Bakti Sosial Dosen untuk Masyarakat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Sepuluh dosen Program Studi Pendidikan Guru (PG) PAUD IKIP Siliwangi Bandung melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) …