Kuasa Hukum Iwa Siapkan Bantahan dalam Kasus Dugaan Suap Meikarta

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa ditahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa ditahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

POJOKBANDUNG.COM, BANDUNG  – Sekretaris Daerah provinsi Jawa Barat non aktif, Iwa Karniwa disebut tidak terlibat dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta. Pihak kuasa hukum sudah menyiapkan bantahan untuk disampaikan di pengadilan.


Kuasa hukum iwa, Anton Sulthon mengatakan kliennya tidak memiliki kewenangan apapun dalam rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi soal proyek Meikarta.

Ia mengklaim telah mengantongi bukti bahwa kliennya tidak pernah terlibat dalam rapat pembahasan RDTR Kabupaten Bekasi tersebut.

“Kami sebagai kuasa hukum telah menyiapkan bantahan-bantahan, bahkan saksi penting untuk membuktikan janji tersebut tidak pernah ada dan klien kami tidak mengetahui tentang jumlah-jumlah uang yang dituduhkan oleh KPK dan media, apalagi menerimanya,” ucap Anton di Bandung, Rabu (4/9/2019).

Meski demikian, Iwa disebut menghormati keputusan penahanan. Hanya saja, Anton meminta pihak Komisi Pemberantasan Korups (KPK) diharapkan leboh objektif dalam memandang kasus ini.

Pasalnya, Iwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau membuat suatu kebijakan apa pun berkaitan dengan perubahan RDTR Kabupaten Bekasi. Bahkan, tidak pernah hadir mengenai pembahasan-pembahasan RDTR tersebut.

Dengan kata lain, kliennya tidak memiliki kewenangan memberi rekomendasi untuk izin proyek Meikarta yang dikaitkan dengan pembahasan revisi RDTR Kabupaten Bekasi yang kala itu tengah dibahas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 120/Kep.242-Bapp/2016 tentang perubahan BKPRD Jabar yang menetapkan ketua BKPRD bukan lagi Sekda Jabar, melainkan Wakil Gubernur Jabar.

Surat keputusan Gubernur Jabar tersebut mengalami revisi lagi pada 23 Maret 2017. Isinya, memindahkan Sekretariat BKPRD Jabar dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar.

Pada 23 November 2017, surat keputusan itu mengalami revisi ketiga dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 120/Kep.293-DBMTR/2017 yang menyerahkan tugas dan fungsi BKPRD Jabar pada DBMPR.

“KPK harus lebih objektif dalam kasus gratifikasi proyek Meikarta yang menetapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka,” katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus suap izin proyek Meikarta. KPK menyangka Iwa menerima suap Rp900 juta menyangkut pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RDTR Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Perubahan RDTR diperlukan karena proyek Meikarta mencakup lahan yang relatif luas. Setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, Iwa Karniwa resmi ditahan KPK pada Jumat, 30 Agustus 2019.

(azs)

Loading...

loading...

Feeds