BPJS Ketenagakerjaan Ajak Serikat Pekerja Awasi Perusahaan Nakal

PRODUKSI: Seorang pekerja sedang menyelesaikan produksi di salah satu pabrik garmen di Jawa Barat.

PRODUKSI: Seorang pekerja sedang menyelesaikan produksi di salah satu pabrik garmen di Jawa Barat.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pajak progresif masih hangat dibahas menjadi isu di dunia jaminan sosial. Dari sisi kepersertaan, pajak ini dinilai membebani. Dengan adanya pajak final sebesar 5 persen, sementara dilihat dari data yang mengambil layanan kemudahan sebesar 10 persen, dan 30 persen uang muka menurun drastis.


“Kami berharap keringanan dari pemerintah supaya pajak progresif kepada peserta jaminan sosial dihilangkan. Selain itu, kontribusinya juga sangat kecil yaitu hanya 0,001 persen dari PDB,” ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kuswahyudi, Rabu (4/9/2019).

Tidak hanya pajak progresif, Kuswahyudi juga menginginkan adanya perubahan dan ekspektasi supaya pemerintah lebih peduli, memikirkan manfaat, perubahan regulasi dan pelayanan ditingkatkan. Sebab, didalamnya ada kemudahan seperti pelatihan menjelang hari tua, vokasi diberdayakan, kredit yang dipermudah dan peningkatan iuran dinaikan dari 3 persen menjadi 8 persen.

“Maka dari itu, kawan-kawan asosiasi pengusaha diharapkan bisa mendengar ekspektasi masyarakat, kontribusi iurannya diminta ada peningkatan karena selama ini untuk Jaminan Hari Tua (JHT) hanya 3,75 persen dan 2 persen untuk Jaminan Pensiun,” paparnya.

“Kami merangkul semua serikat pekerja sekaligus mendengarkan secara langsung ekspetasi mereka, karena kami ingin adanya perubahan dan negara harus hadir dalam aspek kehidupan masyarakat,” tambah Kuswahyudi.

Kuswahyudi juga menjelaskan, sinergitas ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara Serikat Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan. Serikat pekerja juga bisa membantu melaporkan kejadian atau kasus yang terkait dengan kepesertaan seperti adanya Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).

“Misalnya yang seharusnya ada empat program dilaporkan ke kami dua program. Jumlah tenaga kerja harusnya 1.000 orang, tapi yang dilaporkan 200 orang. Lalu upah semisal UMK, tapi yang dilaporkan di bawah UMK. Serikat pekerja bisa melaporkan kasus seperti itu pada kami,” jelasnya.

Dengan adanya PDS ini, sambung Kuswahyudi, tentu merugikan terutama bagi para pekerja, karena yang seharusnya tercover oleh program BPJS Ketenagakerjaan tapi disaat terjadi kasus atau kecelakaan kerja (meninggal) tidak tercover sebagaimana mestinya.

“Jelas ini merugikan pagi pekerja, karena ketika terjadi kecelakaan kerja dan sampai meninggal dunia, tidak bisa mendapatkan klaim apapun,” pungkasnya.

(arh)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …