Umbara : Jangan Asal-asalan, Harus Berdasarkan Kajian

KETERANGAN : Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna memberikan keterangan pers terkait rencana kawasan Walini, Kec Cikalongwetan, yang menjadi salah satu daerah nominator sebagai pusat pemerintahan Jabar. 
FOTO : (MOCH HABIBI/RADAR BANDUNG)

KETERANGAN : Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna memberikan keterangan pers terkait rencana kawasan Walini, Kec Cikalongwetan, yang menjadi salah satu daerah nominator sebagai pusat pemerintahan Jabar. FOTO : (MOCH HABIBI/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, LEMBANG – Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menyambut baik rencana kawasan Walini, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menjadi salah satu daerah nominator sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat.


Selain Walini, kawasan Segitiga Rebana yang mencakup Cirebon, Kertajati Majalengka, dan Patimban Kabupaten Subang juga masuk dalam pertimbangan, sedangkan untuk kawasan Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung telah dicoret dari calon pusat pemerintahan Jawa Barat.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menanggapi rencana itu dengan antusias karena susah masuknya salah satu kawasan di KBB yang dibidik oleh pihak Pemprov Jabar sebagai pusat pemerintahan Jabar.

Umbara berpandangan apabila dipilihnya kawasan walini menjadi pusat pemerintahan Jabar, maka tentu hal tersebut dapat meningkatkan nilai tambah wilayah. Sebab kawasan Walini juga sebelumnya sudah menjadi bagian rencana pengembangan KA Cepat Jakarta-Bandung.

“Sebagai bupati saya menyambut baik. Kalau nanti kawasan Walini di KBB memungkinkan menjadi pusat pemerintahan Jabar, kami tidak keberatan,” kata Aa Umbara, Minggu (1/9/2019).

Namun dirinya juga mengatakan, tentu penetapan kawasan pusat pemerintahan Jabar tersebut harus berdasarkan kajian, jangan asal-asalan.

Saat ini menurutnya, perkantoran sejumlah dinas di Pemprov Jabar yang masih terpisah-pisah membuat pola komunikasi dan jalur koordinasi menjadi lebih sulit.  “Untuk itu kalau perkantoran berada di dalam satu kawasan atau satu atap, maka tentu aksesibilitas dan komunikasi menjadi sangat mudah antara dinas perangkat pemerintahan,” ujarnya.

Aa Umbara berpandangan, KBB sebagai gerbang menuju Ibu Kota Jakarta, Walini sangat possible untuk menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat. Selain bakal menambah perekonomian baru, rencana pembangunan Kampung Asia Afrika dan pusat pendidikan akan menjadikan Walini sebagai kawasan ekonomi khusus.

Hal ini sejalan dengan program pengembangan destinasi wisata baru yang sedang digenjot Pemda KBB. “KBB sangat possible, aksesnya ada, gerbang ke Jakarta, lahan luas. Saya akan obrolkan itu sama Kang Emil nanti. Semoga saja membawa keberkahan bagi KBB seperti yang selalu saya doakan di Tanah Suci,” kata Aa Umbara.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB Asep Wahyu FS menyebutkan, ditetapkannya Walini sebagai salah satu opsi Ibu Kota Jabar sangat didukung karena luas wilayahnya yang representatif yakni mencapai 4.800 hektare.

Keunggulan lainnya adalah Walini wilayahnya masih asri dan akan ditunjang dengan adanya proyek KA Cepat Jakarta-Bandung.

“Sangat ideal jika di Walini, karena ruangnya sangat memungkinkan dan terkoneksi dengan jalan tol serta KA Cepat. Tapi tentunya yang lebih tahu sisi keunggulan dari ketiga wilayah itu pasti Pemprov Jabar,” ujar dia.

(bie)

Loading...

loading...

Feeds

Jumlah Penduduk Terus Meningkat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Jumlah penduduk di Kota Cimahi terus bertambah, mengakibatkan kepadatan penduduk wilayah Kota Cimahi menjadi yang tertinggi di …

Penelitian dalam Negeri Harus Didukung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan upaya membuat vaksin dalam negeri harus didukung. Selain untuk memenuhi kebutuhan …

Calon Jemaah Haji Wajib Divaksin

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Kesehatan Arab Saudi dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait syarat mengikuti ibadah haji. Berdasarkan informasi hanya …

Rachmat Yasin Dituntut Empat Tahun Bui

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dituntut empat tahun penjara atas kasus korupsi. Yasin diduga menerima gratifikasi dari …