ABJ Tolak Revisi tentang Ketenagakerjaan

UNJUK RASA: Massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar (ABJ) menggelar aksi damai di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (22/8/2019). 
(foto: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

UNJUK RASA: Massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar (ABJ) menggelar aksi damai di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (22/8/2019). (foto: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar (ABJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Kamis (22/8/2019). Dalam aksinya para buruh menolakan rencana revisi UU nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kordinator AJB, Ajat Sudrajat menyampaikan, seluruh buruh di Jawa Barat meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar bisa menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo soal rencana revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Kami meminta Gubernur dan DPRD Jabar untuk mendukung tuntutan kami, pertama menolak rencana revisi UU 13 2003 tentang ketenagakerjaan,”ujar Ajat saat ditemui disela-sela aksi.

Ajat mengatakan, persoalan lain yang harus disampaikan adalah soal sistem pemagangan nasional. Hal tersebut dirasakan dia, buruh magang berpotensi menggantikan buruh tetap dengan buruh magang tersebut.

“Kami juga menolak sistem pemagangan nasional,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Ajat menyebut, buruh se Jawa Barat menginginkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil menghentikan segala kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan politik upah murah di Jabar.

“Kemudian segera tetapkan UMSK di beberapa kabupaten dan kota yang belum ada UMSK,”jelasnya.

Ajat menambahakn, janji politik Gubernur Jabar soal akan berpihak pada kaum buruh harus terlaksana. Dimana dijelaskan dia, Ridwan Kamil sempat berjanji saat pemilihan Gubernur Jabar dulu, akan menciptakan buruh Jabar Juara Lahir Batin.

“Dalam visi-misi nya kan beliau akan menciptakan buruh juara lahir batin, artinya kalau ada masalah ini jangankan juara yang ada tambah menderita,”tuturnya.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Syamsul Bachri mengatakan, DPRD Jawa Barat sudah menerima segala tuntutan dan aspirasi kaum buruh. Ia berjanji akan meneruskan atau menyampaikan aspirasi kaum buruh kepada pemerintah pusat.

“Menolak revisi uu 13 2003, kita sepakat bahwa harkat dan kehormatan buruh perlu diberikan secara layak,” ujar Syamsul usai audiensi.

Syamsul menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian langsung diserahkan kepada pemerintah pusat.

“Hari ini akan saya serahkan konsep penolakan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi dasar untuk kita semua,”pungkasnya.

(azs)

Loading...

loading...

Feeds