Apindo Tolak Rekomendasi Upah, Ujian Emil di Sektor Industri

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – 136 perusahaan menolak Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Karawang mengenai rekomendasi Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2019. Hal ini harus disikapi dengan serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kelangsungan iklim industri.


Sekretaris eksekutif DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Rudi Martino meminta Gubernur Ridwan Kamil mencari jalan keluar mengenai keluhan hubungan industrial di sektor pengupahan.

Menurutnya, Kabupaten Karawang sebagai daerah Industri menjadi tolok ukur dari kondusifitas atau tidaknya iklim perusahaan. Jika masalah ini tidak selesai, bukan tidak mungkin banyak perusahaan bangkrut atau pindah provinsi atau negara lain. Dampaknya, para pekerja akan banyak yang menjadi korban.

“Kalau tidak tertangani dengan baik kita akan rugi semua, pengusaha, pekerja dan pemerintah,” jelas Rudi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Kota Bandung, Jumat (23/8).

Apindo sendiri terlah menyerahkan bukti surat penolakan rekomendasi Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Kabupeten Karawang dari 136 perusahaan kepada Disnakertrans Jabar. Penolakan ini melibatkan sejumlah sektor, yakni sektor komponen, sektor elektronik, sektor baja, sektor kimia, sektor rokok, sektir makanan dan minuman, sektor galian bukan logam dan sektor plastik.

Ketua DPK Apindo Karawang Abdul Syukur mengatakan, penolakan itu dilatarbelakangi lantaran rekomendasi UMSK 2019 yang diajukan Bupati Kabupaten Karawang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018 khususnya pasal 15 dan 16.

Dalam regulasi tersebut disebutkan, bahwa UMSK kabupaten harus terlebih dulu ada kesepakatan antara serikat sektor dan asosiasi sektor. Namun yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Karawang membuat rekomendasi tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan pihaknya.

Menurut dia, nilai UMSK 2019 yang dirokemendasikan oleh Bupati Kabupaten Karawang cenderung memberatkan industri, yaitu di angka Rp4,2 juta hingga Rp4,9 juta. Sehingga akan berdampak terhadap daya saing industri di Kabupaten Karawang dibandingkan dengan di daerah lain.

Loading...

loading...

Feeds

DWP Jabar Gelar Pelatihan Budi Daya Tanaman Hias

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana …

Petugas Temukan Kompor Listrik di Lapas Banceuy

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy melakukan razia terhadap warga binaannya untuk menyikapi kejadian kejadian di masyarakat, …

Penerima Vaksinasi Masih Fleksibel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketentuan siapa yang bisa menerima vaksin Covid-19, masih fleksibel. Pasalnya, belum ada hasil penelitian yang valid mengenai …

2.280 File Vaksin Sinovac Tiba

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebanyak 2.280 file vaksin telah tiba di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Kamis (25/2/2021). Vaksin Sinovac kiriman …

Pemkab Siapkan 1.000 Hektar Lahan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang, H. Ruhimat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi IV Dr. H Sutrisno, terkait program …

Puluhan Pejabat Ikuti Open Biding

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Sebanyak 27 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) …

Lubang Bak Kontrol Dibiarkan Terbuka

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Di Jalan Raya Soreang, tepatnya di depan perempatan lampu merah depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung terdapat lubang …