Usut Tuntas Suap Impor Bawang Putih Hingga Perusahaan yang Terlibat

Ilustrasi komoditas bawang putih (DOK.JAWAPOS.COM)

Ilustrasi komoditas bawang putih (DOK.JAWAPOS.COM)

Jakarta – Kasus dugaan suap terjadi dalam impor bawang putih setelah Kementerian Pertanian menerbitkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) sebanyak 603.000 ton kepada 55 importir pada tahun ini. Kasus ini harus diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya dengan mengaudit penerbitan RIPH tersebut.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra Darori Wonodipuro menilai pengusutan itu sangat penting dilakukan agar diketahui titik mana yang menjadi celah adanya dugaan praktik korupsi. Upaya itu pun bisa dijadikan bahan titik mana yang lemah dan bahan perbaikan aturan ke depan.

“KPK harus terus mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut,” kata dia.

Hal yang sama disampaikan Ketua Asosiasi Holtikultura Anton Muslim Arbi. Kasus RIPH mengenai bawang putih yang menjerat anggota DPR RI Fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra, patut diselidiki lebih jauh. Pasalnya, kebijakan tersebut rentan melahirkan pengusaha nakal yang akan mengambil jalur pintas untuk mengantongi rekomendasi dan mendapatkan perizinan.

Untuk itu, perlu bagi penegak hukum memberantas gabungan perusahaan sejenis yang bertujuan mengendalikan produksi, persaingan, dan harga, atau mafia kartel, khususnya terkait bawang putih di Kementan.

“Kewenangan Kemendag dan Kementan diakui sering tidak sinkron, terutama menyangkut izin Surat Persetujuan Import (SPI). Sebab sudah bermasalah sejak pengusaha tersebut mengurus surat rekomendasi di Kementan,” terang dia.

Praktik suap di bidang pertanian dan ekonomi ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menganggu perkembangan iklim usaha. Menurutnya, untuk menimbulkan efek jera, perlu ada penerapan hukuman yang konperhensif, selain berat juga pemiskinan.

Sementara itu, juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menegaskan, lembaganya tengah fokus mengusut kasus ini. Penyidik sedang mengkaji sejumlah alat bukti dokumen terkait izin impor bawang putih yang didapat dari serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi.

Febri memastikan, penyidiknya akan memeriksa sejumlah pihak yang dianggap relevan dengan perkara ini. “Nanti saya pastikan lagi ke publik saat pemeriksaan saksi,” Kata Febri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto menegaskan bahwa Kementan memiliki aturan guna melindungi pangan yang akan dikonsumsi masyarakat lewat Permentan Nomor 38 Tahun 2017 j.o. 24 Tahun 2018. Proses impor yang dilakukan Kementan hanya sekadar memberi rekomendasi teknis seperti mengatur persyaratan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhanl (PSAT), melengkapi hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan dari Badan Karantina Pertanian serta menyertakan sertifikat Good Agricultural Practices (GAP) berstandar internasional.

Berikutnya adalah melakukan registrasi bangsal panen dari negara asal dan data kapasitas produksi dari kebun atau lahan yang telah diregistrasi di negara asal. Artinya sama sekali tidak mengatur besaran volume. Selanjutnya, rekomendasi RIPH yang diterbitkan itu disampaikan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui portal Indonesia National Single Window (INSW), sebagai syarat diterbitkannya Surat Persetujuan Impor (SPI) oleh Kemendag.

“Jadi sekali lagi, saya ingin menegaskan disini bahwa Kementan tidak mengatur besaran volume bawang putih yang akan diimpor. Selama importir bisa memenuhi semua persyaratan teknis, serta wajib tanam dan berproduksinya ya RIPH diberikan,” katanya. (*/jpc)

Loading...

loading...

Feeds