BPJSTK Bandung Soekarno Hatta Tandatangani MoU dengan Pemkab Bandung

FOTO BERSAMA: Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, Kuswahyudi bersama jajaran foto bersama dengan Bupati Bandung, Dadang Nasser beserta jajaran.

FOTO BERSAMA: Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, Kuswahyudi bersama jajaran foto bersama dengan Bupati Bandung, Dadang Nasser beserta jajaran.

Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat, melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Bandung. Penandatanganan itu terkait pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bandung.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, Kuswahyudi mengungkapkan, dalam MoU tersebut tertuang target cakupan kepersertaan dari kelompok pekerja penerima upah terdiri dari pekerja yang bekerja pada pemerintah daerah. Pekerja yang bekerja pada pemerintah desa. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja. Pekerja sektor jasa konstruksi. Sedangkan yang masuk dalam kelompok pekerja bukan penerima upah adalah para pekerja mandiri yang tidak memiliki hubungan kerja seperti para petani, pengerajin dan pedagang.

“Kemudian para pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggaranegara BPJS Ketenagakerjaan berfoku suntuk melindungi pekerja disemua sektor usaha baik usaha mikro,kecil, menengah dan besar,” ucap Kuswahyudi usai penandatanganan MoU, Soreang (31/7).

Kuswahyudi mengatakan, dari data BPS pada Desember 2017 jumlah pekerja di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 1,575,661 orang dimana 895,281 orang (56,82 persen )merupakan pekerja penerima upah/ bekerja di sektor formal, sedangkan sisanya sebesar 680,380 orang (43,18 persen) merupakan pekerja bukanpenerima upah/ bekerja di sektor informal.

Dari data tersebut, sambung dia, jumlah pekerja yang terdaftar di dua Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (Kantor Cabang Lodaya dan Kantor Cabang Soekarno Hatta) untuk pekerja penerima upah (peserta aktif) posisi sampai dengan Juli 2019 sebanyak 257,535orang. Sedangkan untuk pekerja bukan penerima upahsebanyak 19,946 orang.

“Jumlah tersebut di luar pekerja Kabupaten Bandung yang terdaftar secara sentralisasi di BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta,” jelas Kuswahyudi.

Kuswahyudi menambahkan, pekerja di Kabupaten Bandung yang bekerja pada sektor industri menengah dan besar tercatat sebanyak 317,558 orang. Artinya, dari angkatan kerja sebesar 1,575,661 orang masih banyak pekerja dari sektor usaha mikro dan kecil, yang belum mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan.

“Selain itu potensi para pekerja pada penyelenggara negara (non ASN) pun masih cukup tinggi,” imbuhnya.

Selain itu, kata Kuswahyudi, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bandung juga telah membayarkan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp4,531,301,494 untuk 659 kasus. Klaim Jaminan Kematian sebesar Rp2,988,000,000 untuk 109 kasus. Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 126,784,591,770 untuk 14,158 kasus dan Klaim Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp444,290,721 untuk 569 kasus sampai dengan bulan Juli 2019

Kuswahyudi menyebut, kedepan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung berupa penempatan dana deposito di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang dapat diberikan melalui kerjasama perluasan cakupan kepersertaan dan pelayanan klaim untuk wilayah Kabupaten Bandung.

“Kami berharap dengan terjalinnya kesepakatan bersama ini, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat bekerjasama untuk menegakkan kepatuhan pemberi kerja dan meningkatkan cakupan kepersertaan dalam penyelenggaraan program demi kesejahteraan pekerja yang lebih baik,” pungkasnya.

(arh/adv)

Loading...

loading...

Feeds