Harus Ganti Rp 7,7 Miliar

RSUD : Suasana di RSUD Lembang, KBB, Rabu (14/8/2019). Pemda KBB menunggu ikrah pengadilan untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang diduga dilakukan eks Dirut RSUD Lembang, dr Onni Habie dan Bendahara Meta Susanti terhadap dana BPJS Kesehatan Rp 7,7 miliar.
(foto: MOCH.HABIBI/RADAR BANDUNG)

RSUD : Suasana di RSUD Lembang, KBB, Rabu (14/8/2019). Pemda KBB menunggu ikrah pengadilan untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang diduga dilakukan eks Dirut RSUD Lembang, dr Onni Habie dan Bendahara Meta Susanti terhadap dana BPJS Kesehatan Rp 7,7 miliar. (foto: MOCH.HABIBI/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Pemda KBB masih menunggu putusan hukum tetap atau ikrah dari pengadilan untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang diduga dilakukan mantan Direktur Utama RSUD Lembang dr Onni Habie dan Bendahara Meta Susanti terhadap dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp7,7 miliar.

Sekretaris Inspektorat KBB Bambang Eko Wahjudi mengatakan, kasus korupsi tersebut telah mencoreng nama baik Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), sebagai bahan untuk mengambil langkah selanjutnya terkait status kepegawaian Onni Habie dan Meta Susanti. “Kami masih menunggu kasus tersebut inkrah di pengadilan untuk proses administratif berikutnya,” kata Eko, Rabu (14/8/2019).

Dia mengatakan, setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka, maka ada konsekuensi administratif terhadap mereka. Mengacu kepada PP nomor 11 tahun 2017 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari jabatannya, bahkan dari ASN. Namun itu tetap harus menunggu dulu putusan dari pengadilan.

Jika melihat penggelapan dan BPJS yang dilakukan kedua tersangka, pihaknya yakin mereka akan dijerat dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi (tipikor) sehingga sanksi yang akan diberikan dari pemerintah untuk mereka, yaitu diberhentikan secara tidak hormat. Mekanisme itu menunggu masuknya berkas dari pengadilan ke bagian hukum pemda, lalu ke BPKSDM hingga ke Inspektorat.

Terkait dampak akibat kasus tersebut, khususnya untuk RSUD Lembang, dia menilai, Pemda KBB sudah menekankan agar pelayanan di rumah sakit harus tetap berjalan. Meskipun ada kerugian dari pendapatan asli daerah (PAD) yang hilang dan kesejahteran pegawai di RSUD Lembang juga berkurang.

Sementara terkait solusi kerugian yang mencapai Rp7,7 miliar, hal itu harus sesuai aturan yang berlaku di mana keduanya harus mengganti semua kerugian negara tersebut.

“Bisa saja aset mereka dipertanggungjawaban untuk mengganti kerugian itu. Walaupun kami tidak tahu apakah asetnya sesuai dengan nilai uang yang telah mereka selewengkan,” ujar Eko.

Diketahui, mantan Direktur Utama RSUD Lembang dr Onni Habie dan Bendahara Meta Susanti diduga terbukti melakukan korupsi. Onni dan Meta diduga menyalahgunaan dana klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Lembang tahun anggaran 2017 hingga 2018.

Kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp7,7 miliar. Kini dr Onni dan Meta telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar.

(bie)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …