Harus Ganti Rp 7,7 Miliar

RSUD : Suasana di RSUD Lembang, KBB, Rabu (14/8/2019). Pemda KBB menunggu ikrah pengadilan untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang diduga dilakukan eks Dirut RSUD Lembang, dr Onni Habie dan Bendahara Meta Susanti terhadap dana BPJS Kesehatan Rp 7,7 miliar.
(foto: MOCH.HABIBI/RADAR BANDUNG)

RSUD : Suasana di RSUD Lembang, KBB, Rabu (14/8/2019). Pemda KBB menunggu ikrah pengadilan untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang diduga dilakukan eks Dirut RSUD Lembang, dr Onni Habie dan Bendahara Meta Susanti terhadap dana BPJS Kesehatan Rp 7,7 miliar. (foto: MOCH.HABIBI/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Pemda KBB masih menunggu putusan hukum tetap atau ikrah dari pengadilan untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang diduga dilakukan mantan Direktur Utama RSUD Lembang dr Onni Habie dan Bendahara Meta Susanti terhadap dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp7,7 miliar.

Sekretaris Inspektorat KBB Bambang Eko Wahjudi mengatakan, kasus korupsi tersebut telah mencoreng nama baik Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), sebagai bahan untuk mengambil langkah selanjutnya terkait status kepegawaian Onni Habie dan Meta Susanti. “Kami masih menunggu kasus tersebut inkrah di pengadilan untuk proses administratif berikutnya,” kata Eko, Rabu (14/8/2019).

Dia mengatakan, setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka, maka ada konsekuensi administratif terhadap mereka. Mengacu kepada PP nomor 11 tahun 2017 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari jabatannya, bahkan dari ASN. Namun itu tetap harus menunggu dulu putusan dari pengadilan.

Jika melihat penggelapan dan BPJS yang dilakukan kedua tersangka, pihaknya yakin mereka akan dijerat dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi (tipikor) sehingga sanksi yang akan diberikan dari pemerintah untuk mereka, yaitu diberhentikan secara tidak hormat. Mekanisme itu menunggu masuknya berkas dari pengadilan ke bagian hukum pemda, lalu ke BPKSDM hingga ke Inspektorat.

Terkait dampak akibat kasus tersebut, khususnya untuk RSUD Lembang, dia menilai, Pemda KBB sudah menekankan agar pelayanan di rumah sakit harus tetap berjalan. Meskipun ada kerugian dari pendapatan asli daerah (PAD) yang hilang dan kesejahteran pegawai di RSUD Lembang juga berkurang.

Sementara terkait solusi kerugian yang mencapai Rp7,7 miliar, hal itu harus sesuai aturan yang berlaku di mana keduanya harus mengganti semua kerugian negara tersebut.

“Bisa saja aset mereka dipertanggungjawaban untuk mengganti kerugian itu. Walaupun kami tidak tahu apakah asetnya sesuai dengan nilai uang yang telah mereka selewengkan,” ujar Eko.

Diketahui, mantan Direktur Utama RSUD Lembang dr Onni Habie dan Bendahara Meta Susanti diduga terbukti melakukan korupsi. Onni dan Meta diduga menyalahgunaan dana klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Lembang tahun anggaran 2017 hingga 2018.

Kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp7,7 miliar. Kini dr Onni dan Meta telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar.

(bie)

Loading...

loading...

Feeds

undip

Trainer UNDIP Gembleng Ratusan Guru

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Charoen Pokphand Foundation Indonesia (CPFI) bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dan Dinas Pendidikan dan …
pembangunan

Pembangunan NS-Link Belum Jelas

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Rencana pembangunan tol dalam kota North South Link (NS-Link) di Kota Bandung tidak jelas keberlanjutannya. Padahal sebelumnya, …
pts

Tel-U Peringkat Pertama PTS di Indonesia

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Telkom University (Tel-U) menempati peringkat kesatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) nasional dalam klasterisasi Perguruan Tinggi (PT) Indonesia …
sportifitas

Tanamkan Sportifitas Sejak Dini

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Sebanyak 16 tim sepak bola tingkat SMP se – Jawa Barat meriahkan Gala Siswa Indonesia (GSI) 2019. …
mamah

Mamah Dedeh Singgung BLT dan LPG

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Dalam rangka tasyakur HUT RI ke-74, Pemkab Subang menggelar Tabligh Akbar dengan penceramah Ustadzah Dedeh Rosidah atau …
asn

ASN Cimahi Masih Belum Profesional

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Konsep Aparatur Sipil Negara (ASN) yang boleh bekerja di rumah, dari  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi …

KPK Tangkap Jaksa di Kejari Jogjakarta

Tim penindakan KPK kembali menggelar OTT. Dalam operasi senyap di Jogja ini, tim berhasil menangkap beberapa aparat penegak hukum di …

Targetkan 11 Daerah Dimekarkan

BANDUNG – Provinsi Jawa Barat membutuhkan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus pemenuhan layanan pemerintah dan infrastruktur kepada …

Edukasi Isu Lingkungan Melalui Seni Lukis

BANDUNG – Kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga bumi harus dikenalkan sejak dini. Beragam cara bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya …

Segerakan Revisi PP No. 44 Tahun 2015

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar KEHADIRAN program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan manfaat bagi …
muspika

Tiga Muspika Kompak Meriahkan HUT RI

POJOKBANDUNG.com, MAJALAYA – Usai dilaksanakan upacara yang terasa khidmat, ribuan masyarakat dari sejumlah desa di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tumpah …