BPJS Ketenagakerjaan Cimahi Lanjutkan Kerjasama dengan Kejari Cimahi

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cimahi resmi menandatangani perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejari Cimahi

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cimahi resmi menandatangani perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejari Cimahi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Dalam rangka penegakan kepatuhan pemberi kerja terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cimahi resmi menandatangani perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi di Ruang Rapat Lt.2 BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Pada Hari Rabu (7/8) lalu.

Pps. Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Hari Santoso mengatakan, MoU ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi beberapa persoalan, khususnya dalam hukum perdata dan tata usaha negara.

Hari Santoso menambahkan, dengan adanya bantuan hukum dari pihak kejaksaan, diharapkan proses pengontrolan ke perusahaan – perusahaan yang tergolong ‘bandel’ dapat diarahkan. “Perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat segera menjadi peserta. Perusahaan yang baru mendaftarkan sebagian pekerjanya atau melaporkan upah tidak sesuai ketentuan untuk segera memperbaiki laporannya kepada kami. Serta yang tidak taat membayar, harus bisa rutin membayar,” jelas Hari.

Sementara itu Kepala Kejari Kota Cimahi, Harjo SH mengatakan, bantuan dan pendampingan hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu fungsi dari Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara.

“Seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan, ketentuan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan ini harus dipahami oleh pemilik perusahaan atau pemberi kerja, jika tidak dipatuhi kami akan menidaklanjutinya sesuai dengan PP Nomor  86 Tahun 2013, yaitu pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan yang belum terdaftar, berupa teguran tertulis hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, diantaranya tertundanya mendapatkan pelayanan perizinan,” tandas Harjo.

Diharapkan dengan terjalinnya perpanjangan kerjasama ini akan meningkatkan kesadaran pemberi kerja untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

(sol)

Loading...

loading...

Feeds

undip

Trainer UNDIP Gembleng Ratusan Guru

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Charoen Pokphand Foundation Indonesia (CPFI) bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dan Dinas Pendidikan dan …
pembangunan

Pembangunan NS-Link Belum Jelas

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Rencana pembangunan tol dalam kota North South Link (NS-Link) di Kota Bandung tidak jelas keberlanjutannya. Padahal sebelumnya, …
pts

Tel-U Peringkat Pertama PTS di Indonesia

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Telkom University (Tel-U) menempati peringkat kesatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) nasional dalam klasterisasi Perguruan Tinggi (PT) Indonesia …
sportifitas

Tanamkan Sportifitas Sejak Dini

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Sebanyak 16 tim sepak bola tingkat SMP se – Jawa Barat meriahkan Gala Siswa Indonesia (GSI) 2019. …
mamah

Mamah Dedeh Singgung BLT dan LPG

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Dalam rangka tasyakur HUT RI ke-74, Pemkab Subang menggelar Tabligh Akbar dengan penceramah Ustadzah Dedeh Rosidah atau …
narkoba

Ingatkan Peran Desa Tangkal Narkoba

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba hingga ke pelosok desa, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bandung Barat …
asn

ASN Cimahi Masih Belum Profesional

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Konsep Aparatur Sipil Negara (ASN) yang boleh bekerja di rumah, dari  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi …

KPK Tangkap Jaksa di Kejari Jogjakarta

Tim penindakan KPK kembali menggelar OTT. Dalam operasi senyap di Jogja ini, tim berhasil menangkap beberapa aparat penegak hukum di …

Targetkan 11 Daerah Dimekarkan

BANDUNG – Provinsi Jawa Barat membutuhkan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus pemenuhan layanan pemerintah dan infrastruktur kepada …