Menuntut Kompensasi Pasca Pemadaman Listrik Boleh, Namun Harus Tetap Bijak

ILUSTRASI

ILUSTRASI

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Peristiwa pemadaman listrik masif (blackout) pada akhir pekan lalu memancing reaksi dari berbagai pihak. Ada yang menempuh jalur hukum, namun lebih baik bersikap bijak.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir meminta berbagai pihak untuk menahan diri agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi rakyat kebanyakan. Permintaan kompensasi kepada PLN dipersilahkan tapi dalam tahap wajar.

“Saya memahami bahwa kita semua kecewa terkait peristiwa kemarin. Tapi jangan seperti itu, menuntut sangat besar, sampai ratusan triliun rupiah. Silakan tuntut PLN untuk memberikan kompensasi. Banyak metodenya. Mungkin listrik bisa digratiskan 1-2 hari, atau pengurangan tagihan, macam-macam. Yang penting ada kompensasinya” ucap dia.

Meski menilai PLN salah, namun mereka adalah BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak. Jika tuntutan yang meminta triliunan rupiah itu terkabul, bisa jadi masa depan PLN terancam, bahkan bisa bangkrut.

Selain itu, sejumlah pejabat pemerintah semestinya bisa lebih lebih bijak lagi dalam menyikapi kondisi yang ada, termasuk dalam menanggapi keluhan pelanggan PLN. Bukan justru seolah mendorong pelanggan yang terdampak blackout untuk melakukan tuntutan hukum.

Mereka disarankan untuk meninjau kembali bagaiman PLN hadir untuk menjaga pasal 33 UUD 1945. Salah satu poinnya berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Intinya, kehadiran PLN di setiap sudut Nusantara menunjukan keberadaan negara dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu meneragi seluruh negeri.

Pendapat senada pun dilontarkan oleh sejawat Inas di Komisi VI, M. Nasim Khan yang menyatakan saat ini bukan momen untuk saling menyalahkan, melainkan menegaskan kembali komitmen bersama ke depannya.

“Permasalahan akan selalu timbul, itu pasti. Namun yang terpenting bukan mencari siapa yang salah atau kambing hitam. Melainkan, untuk menegaskan kembali bagaimana komitmen bersama kita menyelesaikan, juga menata, mempersiapkan apapun yang terjadi ke depan,” urai Nasim.

Di sisi lain, pemerintah harus mengecek dan mengevaluasi kembali seluruh proyek energi nasional. Negara harus tegas mengevaluasi sekaligus mengecek ulang seluruh sistem energi proyek-proyek yang terbangun dan mempersiapkan serta mengevaluasi yang akan dibangun.

“Selanjutnya negara harus memastikan proses operasional sistem energi seluruh proyek nasional siap secara khusus menghadapi kemungkinan padamnya energi listrik,” tegas Nasim.

(jpc/azs)

Loading...

loading...

Feeds

Targetkan 11 Daerah Dimekarkan

BANDUNG – Provinsi Jawa Barat membutuhkan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus pemenuhan layanan pemerintah dan infrastruktur kepada …

Google Hapus 85 Aplikasi di Play Store

Berdasarkan laporan peneliti di Trend Micro, Google menghapus 85 aplikasi dari Google Play Store. Pasalnya, aplikasi diketahui mengandung adware yang dapat …

Pembangunan Gedung Creative Center Dikawal

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Rencana pembangunan gedung Creative Center di Tasikmalaya akan dikawal hingga terealisasi. Proyek yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa …

Edukasi Motor Melalui Harley Owners Group

BANDUNG – Harley Owners Group (HOG) Siliwangi memiliki kepengurusan baru periode periode kepengurusan 2019-2021. Pelantikan tersebut dilakukan kepada 45 pengurus …