Sosialisasi Pemilu di Bandung Dinilai Sukses

RAPAT EVALUASI: KPU Kota Bandung menggelar rapat evaluasi Pemilu serentak 2019 di Kantor KPU Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Selasa (30/7/2019). (foto : Nur Fidhiah Shabrina/ RADAR BANDUNG)

RAPAT EVALUASI: KPU Kota Bandung menggelar rapat evaluasi Pemilu serentak 2019 di Kantor KPU Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Selasa (30/7/2019). (foto : Nur Fidhiah Shabrina/ RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mengadakan rapat evaluasi pemilihan umum serentak tahun 2019. Evaluasi yang digelar serentak 27 kabupaten/ kota di Jawa Barat ini menjadi agenda wajib setelah penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung 17 April 2019.


Penyelenggaraan Pemilu 2019 dianggap berjalan lancar. Terbukti dengan angka partisipasi Kota Bandung yang tahun ini meningkat dan melebihi target nasional. Angka partisipasi menyentuh 87,64 persen diatas target yakni 77,75 persen. Pencapaian ini disebut karena proses sosialisasi dalam mengedukasi pemilih yang dianggap berhasil.

“Proses edukasi harus tetap dilakukan, tingkat partisipasi tinggi ini berkat kampanye yang berhasil karena mengedukasi masyarakat untuk datang ke TPS,” kata Ketua KPU Kota Bandung, Suharti di Kantor KPU Kota Bandung, jalan Soekarno-Hatta, Selasa (30/7/2019).

Meski begitu ada beberapa poin yang diperhatikan selama gelaran kampanye berlangsung, salah satunya penyelenggaraan kampanye yang terlalu lama. Kampanye Pemilu dilakukan selama enam bulan terhitung sejak September 2018.

Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zaky Muhammad Zam Zam menuturkan, masa kampanye yang lama dianggap tidak efektif dan mengganggu sejumlah kegiatan.

“Ini menjadi periode kampanye terlama selama penyelenggaraan Pemilu dan itu tidak terlalu efektif. Banyak laporan yang masuk ke kami perihal ini, karena kampanye ada hal-hal pendukung seperti pemasangan alat peraga,” katanya.

Zaky menambahkan evaluasi yang dilakukan juga merambah pada UU nomor 7 tahun 2017 pasal 280. Disana mengatur bahwa pelaksana dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan dan tempat ibadah. Dari larangan tersebut, ada ancaman sanksi pidana yang bisa dikenakan pada pelanggarnya.

Menurutnya, pelarangan melakukan kampanye di tempat pendidikan tidak sejalan dengan tujuan pendidikan politik yang diusung.

“Mengenai kampanye ditempat pendidikan bertolak belakang dengan pendidikan politik yang mana bisa membangun budaya politik di masyarakat,” pungkasnya.

(fid)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …