Penegak Hukum Tafsirkan UU Tipikor Terlalu Luas

Konsultan hukum Ary Zulfikar (ist)

Konsultan hukum Ary Zulfikar (ist)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dinilai selalu ditafsir terlalu luas oleh penegak hukum. Hal ini menjadi salah satu faktor pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi terjerat kasus hukum, misalnya berkaitan dengan kerugian perusahaan.


Konsultan hukum Ary Zulfikar mencontohkan salah satu tafsiran yang biasa digunakan penegak hukum adalah mengaitkan kerugian di level BUMN maupun di level anak perusahaan dianggap sebagai kerugian negara.

Padahal, aset BUMN atau anak perusahaan berbeda jika ditinjau tentang  kewajiban atau hutang mereka adalah hutang negara atau pemerintah. Menurutnya, analogi aset BUMN adalah aset negara menjadi tidak relevan karena negara hanya memiliki saham yang dicatat sebagai kekayaan negara.

“Jika Direksi BUMN telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan itikad baik, dan menjalankan good corporate governance sesuai dengan fiduciary duty sebagai direksi, maka yang bersangkutan tidak bisa dikriminalkan,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima, Senin (29/7/2019).

Sejak UU Tipikor diterapkan, banyak jajaran direksi BUMN di terjerat kasus hukum hingga tak sedikit berakhir menghuni penjara akibat adanya persero yang dipimpinnya mengalami kerugian. Padahal, tidak semua kerugian yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan direksi tersebut.

Imbasnya, para direksi BUMN kerap dalam posisi dilematis. Di satu sisi dia dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi ketika keputusan bisnis yang diambil salah dianggap merugikan negara dan diancam dengan UU Tipikor.

Terbaru, direksi BUMN yang saat ini tengah mengalami masalah hukum yang berkaitan dengan UU Tipikor antara lain adalah Sofyan Basir ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Tindakan jajaran direksi tersebut tidak bisa dijerat kasus hukum jika sepanjang tindakan bisnis yang diambilnya sudah memenuh persyaratan dan prosedur yang ada di BUMN tersebut. Kecuali memang melakukan tindak pidana seperti menggelapkan dana perusahaan, melakukan penipuan dan lain sebagainya,” ujar pria bergelar Doktor Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran ini.

Tafsir UU Tipikor yang terlalu luas oleh penegak hukum, khususnya Pasal 2, membuat sejumlah jajaran direksi berurusan dengan hukum. Dia juga menilai tafsir  Pasal 12 huruf a UU Tipikor terlalu luas, dimana disebutkan bahwa bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima `janji` saja, meskipun tidak terima uang, maka dapat juga dikenakan tindak pidana tipikor.

Loading...

loading...

Feeds

DWP Jabar Gelar Pelatihan Budi Daya Tanaman Hias

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana …

Petugas Temukan Kompor Listrik di Lapas Banceuy

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy melakukan razia terhadap warga binaannya untuk menyikapi kejadian kejadian di masyarakat, …

Penerima Vaksinasi Masih Fleksibel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketentuan siapa yang bisa menerima vaksin Covid-19, masih fleksibel. Pasalnya, belum ada hasil penelitian yang valid mengenai …

2.280 File Vaksin Sinovac Tiba

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebanyak 2.280 file vaksin telah tiba di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Kamis (25/2/2021). Vaksin Sinovac kiriman …

Pemkab Siapkan 1.000 Hektar Lahan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang, H. Ruhimat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi IV Dr. H Sutrisno, terkait program …