POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyetujui wacana zonasi untuk guru. Namun, semuanya harus melalui kajian yang matang agar tidak ada kendala atau keluhan saat kebijakan direalisasikan.
Sebelumnya, wacana itu dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan. Ia berharap agar peraturan presiden (Perpres) segera terbit.
Ia menjelaskan bahwa dalam Perpres itu, tidak hanya mengatur tentang zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), namun juga zonasi seluruh aspek berkaitan dengan pendidikan. Asumsinya itu diklaim mampu memetakan segala permasalahan pendidikan secara efektif, seperti pemerataan kualitas guru.
Ia menyebut pilar utama pemerataan pendidikan dimulai dari kualitas guru. Jika dulu seluruh guru kerap kali didatangkan ke Jakarta untuk mendapat pelatihan, dengan adanya Perpres Zonasi, para guru hanya mendapat pelatihan dari instruktur. Beberapa instruktur akan diterjunkan ke beberapa daerah sesuai dengan kebutuhan.
“Ya ini nanti kita akan menangani guru berbasis zonasi. Jadi nanti tidak akan ada lagi guru yang kita undang ramai-ramai ke pusat pelatihan yang itu harus memakan biaya perjalanan yang mahal dan harus kasih makan yang berbulan-bulan, nanti kita serahkan zonasi. Jadi itu lebih baik instruktur yang turun ke lapangan,” ujarnya.
Setelah pelatihan instruktur kepada guru-guru berbasis zonasi, Muhadjir menuturkan, pemetaan masalah pendidikan pun secara sistematis dan efektif akan terlihat.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan mendukung kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, zonasi guru bisa membuat sebaran guru merata.
Namun, ia meminta semuanya dilakukan dengan kajian yang matang agar tidak terjadi permasalahan baru.
“Jadi titip pastikan di peraturan kajiannya matang. Ini kan bagus, agar kualitas guru sama dan merata,” katanya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (29/7/2019).
Hal ini juga diharapkan bisa mengikis anggapan adanya istilah sekolah unggulan atau favorit di tengah masyarakat.
“Jangan ada lagi sekolah tertentu dianggap favorit,” pungkasnya.
