Posisi Dirut PD Pasar Kota Bandung Belum Diganti

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Posisi Dirut PD Pasar, Kota Bandung belum berganti. Padahal, pucuk pimpinan yang dijabat Andri Salman tersandung dugaan kasus korupsi. Bahkan, Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah menetapkan status tersangka.


Walikota Bandung, Oded M Danial mengatakan, untuk menetapkan direktur definitif pihaknya akan berkonsultasi dengan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi yang baru.

“Posisi sekarang masih belum diganti. Kami sudah minta persiapan untuk membuat tim seleksi open bidding. Tapi kalau kondisinya seperti ini, kita akan bicarakan lagi dengan Pak Asep Gufor (Kabag Ekonomi yang baru,red),” jelas Oded, Selasa (23/7/2019).

Oded mengaku prihatin dengan penetapan Andri Salman sebagai tersangka.
Karenanya, Oded meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bandung agar perkaran ini jadi pembelajaran.

“Jadikan pelajaran agar semua lebih berhati-hati lagi,” terangnya.

Hingga berita ini diturunkan, Oded mengaku belum ada pembicaraan secara pribadi dengan Andri Salman. Orang nomor satu di Kota Bandung itu masih menunggu hasil kinerja pengawas PD Pasar yang tugasnya memang mengawasi kinerja PD Pasar.

“Sebagai owner, kita punya tangan kanan yang bisa dipercaya untuk memantau kinerja BUMD. Ya kita tinggal tunggu saja laporan dari mereka,” papar Oded.

Terkaiut kemungkinan melakukan audit terhadap seluruh BUMD di Kota Bandung, Oded juga menyerahkan semuanya kepada badan pengawas.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Uung Tanoe Widjaja mengatakan, apabila Andri Salman terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya mempersilahkan agar hukum terus berproses namun dengan catatan kerugian harus diganti terlebih dahulu.

“Tapi kita harus megedepankan azas praduga tak bersalah. Pjs Dirut harus bisa menjelaskan kepada kami di Komisi B apa yang jadi permasalahannya, dan bisa membuktikan dirinya tidak bersalah,” katanya.

Disinggung mengenai posisi Dirut Definitif, Uung mengatakan harus segera dilakukan seleksi dan pengangkatan. Lalu terkait asset Pemkot Bandung yang dikelola dalam bentuk uang, kata Uung seharusnya dilakukan pelaporan secara periodik kepada BPKA dan DPRD sebagai mitra kerjanya.

“Selain itu, kami meminta fungsi dewan pengawas juga harus maksimal,” pungkasnya.

(mur)

Loading...

loading...

Feeds

Gubernur Jabar Siap Divaksin Covid-19

Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar menyatakan kesiapan menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 …