Lobi Ekspor Komoditas Pertanian Diharapkan Berbuah Manis

POJOKBANDUNG.com  – Negosiasi dan lobi Kementerian Perdagangan meningkatkan serta menambah kuota ekspor produk pertanian kepada Tiongkok diharapkan berbuah manis. Jika berhasil, maka neraca perdagangan Indonesia akan naik dengan signifikan.

Industri hortikultura merupakan salah satu produk unggulan Indonesia. Potensinya pun dinilai besar. Lobi Mendag Enggartiasto diharapkan bisa menaikkan kuota impor buah-buahan, seperti manggis.

“Memang Indonesia unggul terutama di produk makanan minuman, tembakau, tekstil, dan juga produk-produk pertanian dan perkebunan, dan tentunya ini menjadi komoditas unggulan kita,” kata Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal kepada wartawan, Rabu (24/7).

Potensi ekspor ke Tiongkok, tercermin dari membaiknya ekspor manggis ke negara tersebut. Ia pun meyakini ekspor manggis dapat membaik seperti sebelum Negeri Tirai Bambu itu membatasi impor manggis dari Indonesia.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor manggis ke Tiongkok pada 2018 tercatat sebesar 38,83 ribu ton, tumbuh hingga 324% dibandingkan ekspor pada 2017 yang hanya mencapai 9,16 ribu ton. Nilai ekspor manggis pada 2018 pun tercatat sebesar Rp474 miliar atau tumbuh 778% dari nilai ekspor pada 2017 yang sebesar Rp54 miliar.

Ekspor manggis ke negeri tirai bambu pernah mencapai US$36 juta pada 2012. Namun, angkanya turun drastis menjadi US$96 ribu di 2013, menyusul larangan impor manggis dari Indonesia yang diberlakukan negara tersebut.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, menyebutkan peluang bagi Indonesia sangat besat untuk mengekspor buah-buah tropis ke negara empat musim, seperti Tiongkok.

Menurutnya, buah-buahan yang cukup potensial seperti manggis, salak, durian, maupun nanas berpeluang terus diekspor ke Tiongkok karena cenderung tahan lama. Sementara, buah seperti pisang meskipun produksinya cukup banyak namun kurang tahan lama.

“Karena jarak Tiongkok dan Indonesia cukup jauh, jadi rentan busuk,” ungkapnya.

Selain itu, buah pisang juga masih ditanam dengan menyebar sehingga untuk menghimpunnya butuh biaya cukup besar.

Meskipun menilai positif, Rusli mengingatkan agar daya saing perkebunan ditingkatkan. Perkebunan buah-buahan harus dikelola secara massif atau dalam skala besar. Selain itu, rantai pasok juga harus diperbaiki dengan memanfaatkan dana desa.

Penting bagi pemerintah untuk melakukan pendataan dan identifikasi secara sungguh-sungguh dalam pelaksanaan ekspor. Selain itu, penting juga untuk mengetahui negara yang menjadi kompetitor Indonesia dalam ekspor buah-buahan ke sana, seperti Thailand dan Vietnam.

Seperti diketahui, Enggartiasto Lukita melakukan serangkaian langkah lobi ke. Langkah ini diambil untuk mendongkrak ekspor ke salah satu ekonomi terbesar di dunia tersebut. Komoditas yang diharapkan menjadi pendongkrak neraca perdagangan Indonesia adalah CPO, buah-buahan dan sarang walet.

Menteri Enggar mengharapkan dari lobi yang dilakukan, Indonesia bisa meraih setidaknya US$1 miliar per tahunnya dari ekspor sarang burung walet. Yang diprioritaskan oleh Menteri Enggar adalah komoditas yang tidak diproduksi Tiongkok.

Total perdagangan Indonesia-Tiongkok periode 2018 tercatat sebesar USD72,67 miliar atau naik 23,48% dari total perdagangan 2017 yang sebesar USD58,84 miliar. Adapun total perdagangan Indonesia-Tiongkok pada periode Januari-April 2019 telah mencapai USD22,4 miliar.

(azs/*)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …