Pengembang di Cimahi Pilih Kabur Ketimbang Kembalikan Aset

INFRASTRUKTUR : Warga berada di kawasan fasilitas sosial lapangan basket Komplek Taman Citereup, Jalan Citereup, Kota Cimahi, Selasa (23/7/2019).
( NOPRIYANTO D.W / JOB FOTO 1 )

INFRASTRUKTUR : Warga berada di kawasan fasilitas sosial lapangan basket Komplek Taman Citereup, Jalan Citereup, Kota Cimahi, Selasa (23/7/2019). ( NOPRIYANTO D.W / JOB FOTO 1 )

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan aset fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang ada di komplek perumahan.


Berdasarkan kajian yang dilakukan pihak eksekutif dan legislatif di Gedung DPRD Kota Cimahi beberapa waktu lalu, sulitnya pengelolaan aset tersebut ada pada pengembang yang membangun perumahan di Kota Cimahi namun pergi begitu saja, usai menyelesaikan pembangunannya.

Dasar penyerahan fasos dan fasum sendiri yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana serta Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman.

“Jadi mereka hanya tahu membangun, padahal ketika progres 80 persen pun harus sudah ada serah terima fasos dan fasum ke pemerintah daerah,” ujar Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi, Amy Pringgo Mardhani, saat ditemui di Kantor Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Selasa (23/7/2019).

Berdasarkan catatan, hingga 2019 baru 3 pengembang perumahan yang menyerahkan fasos dan fasum ke pemerintah, yaitu Komplek Puri Cipageran, Perumnas Cijerah, dan Pilar Mas.

Pemerintah menargetkan semua perumahan yang ada di Kota Cimahi, fasos dan fasumnya bisa diambil alih untuk pengelolaan. Saat ini, pihaknya sedang dalam tahap reinventarisasi.

“Secara kasar, ada sekitar 100 perumahan di Cimahi. Tapi akan didata lagi biar jumlahnya valid, yang mendata nanti konsultan. Untuk proyeknya sedang dilelangkan. Kemungkinan akhir Desember baru ada hasil pendataannya,” jelasnya.

Setelah diketahui berapa jumlah perumahan yang berdiri, baru bisa dihitung berapa luas aset fasos dan fasum yang bisa diambilalih, termasuk nilai semua aset tersebut.

“Tergantung luasnya berapa, tapi kemungkinan bisa sampai puluhan miliar. Makanya ini potensi pemasukan untuk daerah juga,” katanya.

Ketidakpatuhan para pengembang di Cimahi, mendapat sorotan dari Kejaksaan Negeri Cimahi.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Rama Eka Darma mengatakan, jika kejadiannya seperti ini, pengembang yang ada di Cimahi bisa dibilang paling tidak taat aturan dalam penyerahan aset ke pemerintah. Bahkan, kalaupun ada pengembalian aset bukan atas inisiatif sendiri.

“Para pengembang ini baru ngasih aset setelah diminta oleh pemerintah. Malah, ada juga perumahan yang sudah tidak ada pengembangnya,” ujar Eka.

Agar pemerintah bisa mengambil aset yang ditinggalkan pengembang, Eka menjelaskan, untuk teknis pengambil alihan aset fasos dan fasum secara sepihak oleh pemerintah daerah, bisa langsung menyurati pengembang, mengecek data pengembang di Sisminbakum Kemenkumham, bersurat ke Kabupaten Bandung, menunggu balasan surat yang disampaikan, menerbitkan berita acara di media massa.

“Itu ditempuh kalau pengembangnya sudah tidak ada. Nanti diakhir kita bertemu dengan warga yang dianggap sebagai perwakilan untuk menyerahkan aset di perumahan ke pemerintah daerah,” tandasnya.

Mendapati banyaknya pengembang yang tidak patuh aturan, pihak DPRD Kota Cimahi menganggap para pengembang proyek tidak dapat memberikan kontribusi terhadap konsumen maupun daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah menyebut, sejauh ini mereka (pengembang) cenderung hanya memikirkan keuntungan tanpa ada timbal balik yang sebanding. Dari sekian banyak pengembang yang cari makan di Cimahi, mereka seolah menganggap remeh pemerintah, dengan mengabaikan Perda.

“Berarti sudah jelas mereka tidak punya niat baik. Makanya kami juga akan bantu mendorong serta mengawal eksekutif dalam proses pengambilan aset nanti,” kata Enang.

(dan/gat)

Loading...

loading...

Feeds

Penelitian dalam Negeri Harus Didukung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan upaya membuat vaksin dalam negeri harus didukung. Selain untuk memenuhi kebutuhan …

Calon Jemaah Haji Wajib Divaksin

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Kesehatan Arab Saudi dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait syarat mengikuti ibadah haji. Berdasarkan informasi hanya …

Rachmat Yasin Dituntut Empat Tahun Bui

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dituntut empat tahun penjara atas kasus korupsi. Yasin diduga menerima gratifikasi dari …

Tukang Rias Meninggal di Kamar Kos

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Kelurahan Panglejar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, mendadak geger. Mereka dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki di …

15 Nakes Covid, Puskesmas Cisalak Ditutup

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Puskesmas Cisalak, Kabupaten Subang ditutup. Ini karena 15 nakesnya terkonfirmasi positif virus Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14  …

Ratusan Prajurit Kodam Divaksin Sinovac

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan prajurit TNI dijajaran Kodam III/Siliwangi menerima suntikan Vaksinasi Sinovac. Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf …