Rangkul Masyarakat Lebih Erat, Pimpinan BPJS Kesehatan Turun Lapangan

SOSIALISASI: Jajaran Direksi dan senior leaders BPJS Kesehatan menyambangi Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, Rabu (17/7).

SOSIALISASI: Jajaran Direksi dan senior leaders BPJS Kesehatan menyambangi Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, Rabu (17/7).

POJOKBANDUNG.com, PASIRJAMBU Dalam rangka memperingati HUT BPJS Kesehatan yang ke-51, jajaran Direksi dan senior leaders BPJS Kesehatan menyambangi sejumlah wilayah perkampungan di Indonesia salah satunya di Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Selain untuk memantau langsung implementasi JKN-KIS, kunjungan tersebut juga dilakukan guna menjaring aspirasi masyarakat setempat demi menyempurnakan jalannya program jaminan kesehatan sosial.

“Kondisi geografis di Indonesia sangat bervariasi, begitu juga dengan demografi dan latar belakang perekonomian penduduknya. Oleh karena itu, kami ingin mendengar langsung suara masyarakat tentang pelaksanaan JKN-KIS di berbagai tempat, khususnya wilayah perkampungan yang kondisinya cukup berbeda dengan wilayah perkotaan yang aksesnya serba ada,” ungkap Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Wahyudin Bagenda saat ditemui di Kantor Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, Rabu (17/7).

Dalam kunjungan tersebut, BPJS Kesehatan juga menyambangi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setempat yaitu Puskesmas Pasirjambu untuk memastikan pelayanan JKN-KIS berjalan dengan baik. Pembaruan data pada sejumlah kartu peserta JKN-KIS pun dilakukan untuk meningkatkan validitas data.

Tak sampai di situ, para petinggi BPJS Kesehatan pun menyerahkan bantuan peralatan olah raga dan mengajak masyarakat membiasakan perilaku hidup sehat. Wahyudin pun menegaskan bahwa dalam menjaga kesinambungan JKN-KIS, BPJS Kesehatan tak bisa berjalan sendiri melainkan butuh dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Terlebih, saat ini sudah ada lebih dari 222,5 juta jiwa penduduk Indonesia yang tercatat sebagai peserta JKN-KIS.

“Masyarakat punya peran besar untuk mengawal agar Program JKN-KIS bisa terus berjalan, salah satunya dengan menjaga agar yang sehat tetap sehat, dan yang sakit tidak bertambah parah. Sehat itu murah dan mudah,” ucap Wahyudin.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Soreang, Fahrurozi menuturkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun BPJS Kesehatan yang ke-51 pihaknya menggelar kegiatan BPJS Goes to Kampung. Salah satu kegiatannya adalah mendatangkan mobil customer service (CS) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di kawasan Desa Cisondari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

“Banyaknya pertanyaan terkait dengan data yang salah dan sebagainya, kita sudah memberikan solusi perbaikan data seperti dengan mobil customer service yang disebut dengan kegiatan jemput bola,” jelasnya.

Untuk melakukan hal tersebut, Fahrurozi menekankan kepada warga untuk melakukan pendataan terkait dengan kesalahan dan siapa saja yang ingin mendaftar sebagai peserta baru BPJS Kesehatan. Nantinya setelah ada permintaan kantor desa, maka dalam 2-3 hari akan ditindaklanjuti.

“Kita mengimbau untuk masyarakat tidak datang di kantor karena antreannya cukup banyak. Kita mengimbau kepada masyarakat kita mengkolektifkan per desa, jadi kita akan datang. Kalau seandainya ada permintaan dari kantor desa hari ini, Insyaallah dua atau tiga hari ke depan akan turun ke desa untuk bersama dengan mobil customer service,” pungkas Fahrurozi.

(apt)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …