Pengembang Proyek Abaikan Perda Demi Keuntungan

ILUSTRASI : Sejumlah alat berat di Proyek Pembangunan prumahan Griya Asri  Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi. Pembangunan tersebut dihentikan lantaran dianggap menyalahi aturan.
(TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

ILUSTRASI : Sejumlah alat berat di Proyek Pembangunan prumahan Griya Asri Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi. Pembangunan tersebut dihentikan lantaran dianggap menyalahi aturan. (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

PO0JOKBANDUNG.com, CIMAHI – Para pengembang proyek di Kota Cimahi dianggap tidak dapat memberikan kontribusi terhadap para konsumen maupun daerah. Sejauh ini mereka (pengembang) cenderung hanya memikirkan keuntungan tanpa ada timbal balik yang sebanding.


Anggota komisi III DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah mengatakan, dari sekian banyak pengembang yang cari makan di Cimahi, mereka seolah mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

“Berarti sudah jelas mereka tidak punya niat baik,” kata Enang.

Dalam setiap pembangunan terutama perumahan, menurut dia, para pengembang wajib menyediakan Fasilitas Sosial Fasilitas Umum (Fasos-Fasum), sebagai bentuk kontribusi bagi masyarakat dan daerah. Minimal 20 persen dari area perumahan. Misalnya, taman atau ruang terbuka hijau, jalan, selokan. Sementara fasumnya mesjid atau TK dan PAUD.

Dari sekian banyak pengembang, Enang menyebutkan, sejauh ini di Cimahi baru Puri Cipageran saja yang memberikan laporan sekaligus menyerahkan aset ke Pemerintah Kota Cimahi. Padahal, aturannya sudah tertuang dalam Perda nomor 10 tahun 2017 tentang penyerahan aset.

“Nah yang lainnya mana?. Ini yang menjadi pertanyaan,” ucapnya.

Untuk itu, kedapan pihak eksekutif harus lebih tegas dalam penegakan Perda sekaligus peningkatan monitoring terhadap seluruh pengembang di Cimahi, jangan sampai mereka leha-leha dalam menyelesaikan administrasi. Terutama dari segi perizinan, serta penyesuaian seperti master plan pembangunannya.

“Kalau tidak sesuai, harus di hentikan pembangunannya,” tuturnya.

Sementara itu, selain menyoroti pengembang dari sisi kewajibannya, saat ini DPRD Kota Cimahi, sedang mengejar permasalahan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang berada di wilayah Cimahi. terlebih, banyak pula pengembang yang melanggar aturan. Dari yang  semestinya dibangun 30 persen, namun kenyataan dilapangan lebih dari 50%.

(gat)

Loading...

loading...

Feeds

Ada Efek Pegal-pegal dan Ngantuk

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Setelah disuntik vaksin, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana tidak berencana melakukan kegiatan yang terlalu berat. “Setelah …

Dinas Lingkungan Hidup Usulkan Perda TPU

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) …

Pemkab Belum Ada Rencana Perbaikan

POJOKBANDUNG.com, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, belum ada rencana untuk memperbaiki bangunan sekolah rusak yang terdampak banjir. Kepala Dinas …

Jembatan Cisokan Tak Kunjung Diperbaiki

POJOKBANDUNG.com, CIANJUR – Sebuah jembatan yang menghubungkan Desa Cibanggala dengan pusat pemerintahan Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur ambruk diterjang air Sungai …

Kades Merem Melek, Takut Jarum Suntik

POJOKBANDUNG.com, TANJUNGSARI  – Lantaran belum pernah merasakan disuntik sejak 58 tahun. Kepala Desa Kutamandiri Caca Suryana menutup wajahnya dengan menggunakan …

147 Orang Akan di Test Swab

POJOKBANDUNG.com, PARONGPONG – Berdasarkan hasil tracing Puskesmas Ciwaruga terhadap kontak erat jamaah ziarah yang terpapar COVID-19 di Kampung Pangkalan RW …

Harapan Ekonomi di Tangan Petani

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Ditengah situasi pandemi Covid 19, program 5.000 petani milenial yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan …