Tak Jera, Pedagang Kaki Lima Kota Cimahi Bikin Satpol PP Kebingunan

Pedagang Kaki Lima di Cimahi Semakin menjamur. (foto : ILUSTRASI)

Pedagang Kaki Lima di Cimahi Semakin menjamur. (foto : ILUSTRASI)

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP Kota Cimahi nyatanya tak membuat para pelanggar peraturan itu jera dan tak mengulangi perbuatannya.


Dialami Usep Ismadi (48), salah seorang PKL di Jalan Mahar Martanegara. Ia mengaku terpaksa berjualan di bahu jalan karena tidak memiliki modal untuk menyewa kios di pasar.

Selain itu, keuntungan yang diperoleh saat berjualan buah-buahan di pinggir jalan, lebih besar ketimbang berjualan di pasar. Sebab pengendara bisa langsung melakukan tawar menawar.

“Mau bagaimana lagi, urusan perut soalnya. Kalau tidak jualan disini, tidak bisa dapat penghasilan. Kalau harus sewa kios kan mahal, butuh modal lagi,” ujar Usep saat ditemui disela-sela berjualan, Minggu (7/7/2019).

Dirinya mengaku sudah berjualan di bahu Jalan Mahar Mattanegara selama 4 tahun. Selama itu pula, sudah belasan kali dia terkena razia yang dilakukan Satpol PP Kota Cimahi.

“Lumayan sering kena razia, paling disita dulu barang-barangnya. Nanti ditebus lagi pas tipiring. Setiap tipiring bayar Rp75 ribu. Ya besoknya sudah jualan lagi, karena butuh,” jelasnya.

Senada dengan Usep, Soleh (34), pedagang lainnya, juga berdalih terpaksa melanggar aturan demi memenuhi keperluan sehari-hari. Untuk berjualan di Jalan Mahar Martanegara, ia membayar sejumlah uang pada seseorang yang mengaku pihak keamanan.

“Setiap bulan itu bayar ke orang, katanya keamanan disini. Ya sekitar Rp50 ribu bayarnya. Kalau mau ada razia dia kadang kasih tahu, jadi bisa siap-siap kabur,” tuturnya.

Plt. Kepala Satpol PP Kota Cimahi, Totong Solehudin, mengatakan pihaknya rutin melakukan penertiban PKL, namun dilema dalam memberikan sanksi pada mereka.

“Memang dilematis terkait denda ini, manakala dendanya kita buat besar dianggap tidak manusiawi dan tidak ada keberpihakan terhadap masyarakat kecil,” ujar Totong.

Soal adanya setoran oleh PKL ke pihak keamanan, menurutnya hal tersebut sudah menyalahi. Sebab pihak yang dimaksud biasanya merupakan preman atau pihak tak bertanggung jawab.

“Memang sempat mencurigai, tapi tidak bisa asal menuding siapa oknumnya. Bisa kita sebut saja mereka itu preman, yang mencari keuntungan dari sini. Kami imbau PKL jangan lagi bayar ke mereka. Lebih baik kita cari solusinya, apakah mesti relokasi atau solusi lainnya,” tegasnya.

Beberapa titik yang menjadi langganan gelar lapak para PKL seperti di Jalan Mahar Martanegara (Cimindi), Jalan Gatot Subroto, Jalan Amir Machmud, Jalan Leuwigajah, serta Jalan Gandawijaya.

(dan)

Loading...

loading...

Feeds

Ada Efek Pegal-pegal dan Ngantuk

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Setelah disuntik vaksin, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana tidak berencana melakukan kegiatan yang terlalu berat. “Setelah …

Dinas Lingkungan Hidup Usulkan Perda TPU

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) …

Pemkab Belum Ada Rencana Perbaikan

POJOKBANDUNG.com, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, belum ada rencana untuk memperbaiki bangunan sekolah rusak yang terdampak banjir. Kepala Dinas …

Jembatan Cisokan Tak Kunjung Diperbaiki

POJOKBANDUNG.com, CIANJUR – Sebuah jembatan yang menghubungkan Desa Cibanggala dengan pusat pemerintahan Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur ambruk diterjang air Sungai …

Kades Merem Melek, Takut Jarum Suntik

POJOKBANDUNG.com, TANJUNGSARI  – Lantaran belum pernah merasakan disuntik sejak 58 tahun. Kepala Desa Kutamandiri Caca Suryana menutup wajahnya dengan menggunakan …

147 Orang Akan di Test Swab

POJOKBANDUNG.com, PARONGPONG – Berdasarkan hasil tracing Puskesmas Ciwaruga terhadap kontak erat jamaah ziarah yang terpapar COVID-19 di Kampung Pangkalan RW …

Harapan Ekonomi di Tangan Petani

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Ditengah situasi pandemi Covid 19, program 5.000 petani milenial yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan …