Perdagangan Penyu Ilegal Akibatkan Populasi Penyu Terus Menurun

( IST )

( IST )

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Populasi penyu setiap tahun terus mengalami penurunan. Kepunahan hewan kelompok vertebrata, kelas reptilia itu semakin terangkat ke permukaan seiring maraknya perdagangan penyu ilegal, pengambilan telur habis-habisan dan pengrusakan habibat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Jafar Ismail membenarkan bahwa salah satu faktor menurunya populasi penyu tak lain adanya oknum masyarakat yang melanggar aturan wilayah konservasi.

“Seperti di daerah Pangumbahan, Ujung Genteng, Sukabumi, kan sebenarnya daerah konservasi. Tidak boleh nelayan di daerah situ,” ujar Jafar saat di temui Radar Bandung di kantonya, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Senin (24/6/2019)

Menurutnya, banyaknya oknum masyarakat yang melanggar wilayah konservasi penyu untuk aktivitas lain seperti penangkap lobster yang menggunakan senter dan lampu terang. Aktivitas tersebut, kata Jafar, mengganggu tukik atau anak penyu dalam berkembang biak.

“Karena tukik melihat sinar, mereka akan sembunyi. Jadi harus tentram, aman untuk mendarat, penangkap lobster kan pakai lampu dan segala macam, mungkin itu salah satu penyebabnya,” jelasnya.

Selain itu, sambung Jafar, adanya perkembangan pariwisata di daerah konservasi seperti objek wisata Ciletuh, yang menjadi wilayah konservasi secara ideal tidak boleh dicampur dengan tempat wisatawan. Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai kaidah konservasi.

“Harusnya kalau konservasi itu ya harus tetep lestari. Wisatawan semestinya tidak boleh masuk, “kata dia.

Disinggung mengenai temuan pencurian dan penjualan telur penyu, Jafar mengatakan, sampai saat ini belum melihat secara langsung dan belum mendapat laporan yang masuk tentang pencurian dan penjualan telor penyu tersebut.

“Sejauh ini belum ada laporan,”jelasnya.

Lebih lanjut, Jafar menambahkan, pihaknya tidak memiliki tolak ukur khusus dalam peningkatan wilayah observasi.

“lima tahun ke depan, tukik yang kita tebar pasti balik lagi. Jadi yang datang sekarang itu, adalah yang sudah ditebar beberapa tahun ke belakang,” pungkasnya.

(azs)

Loading...

loading...

Feeds

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …