Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Lahan HGU Ditetapkan Terlantar

Bandung – PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) berencana membawa ke jalur hukum karena sebagian lahan hak guna usaha (HGU) yang dikelolanya ditetapkan sebagai lahan terlantar. Keputusan itu diduga dilakukan oleh oknum pegawai Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jabar.

Hal itu, berkaitan dengan dikeluarkannya surat Surat nomer 2110/19-32.600/XII/2018, perihal permohonan Informasi tindak lanjut tanah hak guna usaha PT. Maskapai Perkebunan Moelia yang telah mengusulkan penetapan tanah terlantar, pada tanggal 5 Desember 2018.

Dalam surat itu, lahan HGU di Desa Batulawang, Desa Cibadak, Desa Sukanagali, Kabupaten Cianjur seluas 1020 hektar, 300 hektar di antaranya diusulkan sebagai tanah terlantar.

Hal tersebut membuat PT MPM merasa dirugikan akan hal tersebut. Jika dinominalkan, kerugian mencapai Rp 750 miliar.

“Klien kami disini pemilik lahan merasa dirugikan. Dugaan kami kuat ada penyelewengan jabatan oleh oknum BPN Kanwil Jabar,” ujar kuasa hukim PT MPM Ariano Sitorus, saat di temui di Bandung, Senin (24/6/2019).

Di lain pihak, PT MPM  telah mendapat surat dari Kementerian Atraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional nomer 368/23.3-700/1/2016, di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2016.

Dalam surat tersebut, lahan milik PT MPM itu belum ditetapkan sebagai tanah terlantar. Dirinya menanyakan soal keabsahan surat yang dikeluarkan oleh BPN Kanwil Jabar, yang malah menyebut, lahan milik PT MPM merupakam objek terlantar.

Dengan begitu, PT MPM melalui dirinya, bakal melaporkan kasus ini ke Polda Jabar. “Kamis ini kami rencanakan akan laporan,” katanya.

Pihaknya ingin menerapkan Pasal 421 KUH Pidana tentang pejabat yang menyalahgunakan‎ kekuasaan dengan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Ancaman pidananya maksimal 2 tahun.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kantor ATR/BPN Jabar Yusuf Permana menyebut hal yang dipermasalahkan merupakan kasus lama. Ia mempersilahkan PT MPM untuk melapor polisi.

“Secara fakta, secara fisik, lahan HGU PT MPM itu memang terlantar, sebagian ditempati masyarakat. Itu menandakan pengelolaan HGU tidak sebagaimana mestinya. Itu dasarnya. Kemudian ternyata PT MPM juga bekerja sama dengan pihak lain terkait pengelolaan HGU itu,” ujar Yusuf via ponselnya.

Kata dia, Kantor ATR/BPN Jabar hanya mengikuti aturan dan melaporkan kondisi fisik tanah HGU itu pada Menteri ATR/BPN. Ia tidak memungkiri Kementerian ATR/BPN sudah mengeluarkan surat pada 2016 yang menyatakan tanah itu tidak terlantar.

“Itu kan kewenangannya pusat, kami hanya menyampaikan, mengusulkan bahwa secara fisik, tanah itu terlantar. Keputusannya bahwa tanah itu akan ditetapkan terlantar atau tidak, itu keputusan pusat,” ujar Yusuf. ‎

“Ya silahkan (melaporkan ke pihak kepolisian) saja, kami hanya melaksanakan aturan kok,” ujar Yusuf. (azs)

Loading...

loading...

Feeds

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …