Banyak Kasus Hoaks Belum Masuk ke Meja Hijau.

MENGIMBAU: Polda Jabar imbau masyarakat tak mudah menyebarkan berita yang belum jelas asal usulnya (hokas) dan mengutamakan mengecek terlebih dahulu informasi yang didapat. 
( IST )

MENGIMBAU: Polda Jabar imbau masyarakat tak mudah menyebarkan berita yang belum jelas asal usulnya (hokas) dan mengutamakan mengecek terlebih dahulu informasi yang didapat. ( IST )

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG -Polda Jabar menangani sejumlah kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau hoaks selama Pemilu 2019. Dari seluruh kasus, hingga saat ini belum ada yang masuk ke meja hijau.

“Sejauh ini proses masih berlanjut, yang jelas penyidik Ditreskrimsus (Polda Jabar) bekerja dan juga melakukan proses penegakan hukum secara profesional,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat ditanya soal kelanjutan kasus hoaks-ujaran kebencian di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Truno mengatakan proses penyidikan masih terus dilakukan. Pihaknya tak bisa memastikan kapan kasus selesai atau P21 dan diserahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.

“Nanti perkembangan yang telah dilakukan proses penyidikan oleh penyidik. Tentunya nanti perkembangannya bisa dilihat kepada rekan-rekan dan masyarakat khususnya melalui media mainstream,” ujarnya.

Berdasarkan catatan, setidaknya ada 6 kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks yang ditangani Polda Jabar. Tersangka mulai dari masyarakat biasa, dosen, dokter hingga ulama sekelas Rahmat Baequni.

Truno berpesan agar masyarakat tak mudah menyebarkan berita yang belum jelas asal usulnya. Polisi meminta masyarakat menahan diri dan mengecek terlebih dahulu informasi yang didapat.

“Rata-rata yang diambil oleh para tersangka adalah sumbernya medsos, atau media sosial, bukan media mainstream. Nah dalam hal ini berarti kan perlu disikapi dan diimbau kepada masyarakat, medsos itu tidak seluruhnya menjadi sumber yang benar,” katanya.

“Maka harus teliti dulu dan kemudian tanyakan. Kepada siapa? Ya tentu kepada yang berwenang dengan kompetensi sumber tersebut,” pungkasnya.

(arh/dtk)

Loading...

loading...

Feeds

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …