Kota Bandung Devisit Anggaran Rp609 Miliar

RAPAT: Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasamita bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial kemensos RI Harry Hikmat rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI. (IST)

RAPAT: Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasamita bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial kemensos RI Harry Hikmat rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI. (IST)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memiliki sejumlah alternatif untuk menambah pendapatan daerah. Pemangkasan anggaran belanja tidak langsung kemungkinan akan dilakukan. Hal itu dikarenakan kota kembang mengalami devisit anggaran hingga Rp609 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan,
dirinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya membantu merusumuskan. Terkait keputusannya merupakan kewenangan Walikota Bandung, Oded M Danial.

“Apapun keputusannya nanti, bergantung kebijakan Walikota,” ujar Ema, Rabu (19/6/2019).

Ema menjelaskan, beberapa pilihan untuk meningkatkan pendapatan
antara lain evesiensi belanja langsung. Namun, kata dia, perlu dicatat
belanja langsung ini terkait dengan program kerja.

“Jika dipotong dengan signifikan, khawatir akan menganggu pelayanan kepada masyarakat,” jelas Ema.

Ema juga menjelaskan, bukan tidak mungkin pihaknya memangkas belanja tidak langsung yang identik didalamnya Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) untuk ASN Kota Bandung.

“Jadi sesuai namanya TKD itu kan dinamis, bisa naik bisa turun, sesuai dengan kinerja masing-masing. Jadi di ya bisa kita manfaatkan dari situ,” kata Ema.

Selain itu, sambung dia, evesiensi juga bisa dilakukan dengan evesiensi lelang. Terutama lelang yang belum dilaksanakan. Ema mengatakan, bukan tidak mungkin mendorong upaya peningkatan pendapatan, baik dari pajak maupun retribusi.

“Jadi SKPD terkait harus punya kontribusi, demikian juga dengan BUMD,” kata Ema.

Ema menjelaskan, Kota Bandung punya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2018 tentang bangunan dan gedung. Dimana untuk gedung yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi.

“Jadi uangnya (sanksi) kan bisa dipakai untuk menutup devisit,” tambahnya.

Besarnya devisit tahun ini, menurut Ema dikarenakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun lalu yang rendah. Disinggung mengenai pembiayaan DAU Dan DAK dari APBD Provinsi dan dari APBN, Ema mengatakan, tidak terlalu berpengaruh.

“Paling berpengaruh besar emang kebijakan lokalnya,” pungkas Ema.

Sementara itu, Walikota Bandung Oded M Danial mengatakan, sangat memungkinkan untuk melakaukan penyesuaian terhadap TKD PNS.

“Hal yang wajar kalau kita melakukan penyesuaian TKD, karena itu kan uang rapat yang dititipkan kepada Pemkot Bandung. Jika kita terus menggerus anggaran untuk program, namanya kita tidak pro rakyat,” pungkasnya.

(mur)

Loading...

loading...

Feeds

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …