Program Dana Desa Klaim Bantu 1.000 Kepala Keluarga di Sagalaherang Subang

MEMASANG : Kepala Desa Sagalaherang Endang Setiwan saat memantau  pelaksanaan pemasangan pipa air bersih,  Selasa (17/6/2019).
( Foto : M.ANWAR/RADAR BANDUNG )

MEMASANG : Kepala Desa Sagalaherang Endang Setiwan saat memantau pelaksanaan pemasangan pipa air bersih, Selasa (17/6/2019). ( Foto : M.ANWAR/RADAR BANDUNG )

POJOKBANDUNG.com, SUBANG- Program pemerintah yakni dana desa (DD) memberikan manfaat bagi warga di Desa Sagalaherang Kidul, Kecamatan Sagalaherang, Subang.

Sebanyak 1.000 kepala keluarga di tiga dusun desa tersebut bisa dipastikan mendapatkan manfaat berupa aliran air bersih dari penggunaan, yang selama ini sulit mendapatkan air bersih.

Meski bermukim di kawasan dataran tinggi, akan tetapi menjadi tantangan tersendiri,utamanya dalam memperoleh air bersih.

Kepala Desa Sagalaherang,  Endang Setiawan mengatakan, sejak lama warga di tiga dusun desa tersebut kesulitan untuk mendapatkan air bersih, terlebih pada musim kemarau.

Berdasarkan catatan pihak pemerintah desa sebelumnya usaha demi usaha dilakukan guna mendapatkan sumber air bersih, kemudian pada1984 perangkat desa bersama dengan masyarakat desa menemukan sumber air bersih yang lokasinya berada diperbukitan berjarak sekitar 2,5 Km tepatnya di walayah desa Cicadas.

Karena jaraknya cukup jauh, lanjut Endang, untuk mengalirkan air yang bersumber dari mata air tersebut akhirnya pihak pemdes pun melakukan pemasangan pipa ke bak penampungan.

“Namun, karana termakan usia pipa yang dipasang tahun 1984, saat ini kondisinya sudah rusak berat, akibatnya suplai air tak berfungsi secara normal, terlebih pada saat musim kemaru karena debit air berkurang,” ungkap Endang, saat ditemui di rungan kerjanya, Selasa (18/6/2019).

Atas temuan tersebut, perangkat desa setempat bersama dengan masyarakat membahas kondis tersebut, dalam musyarawah warga dan diputuskan untuk melakukan pemasangan pipa baru

Hanya saja lokasi dari sumber air menuju desa cukup jauh, dan diperlukan sarana dan prasarana berupa bak penampungan air baik di lokasi mata air dan di hilir untuk pengaliran air.

Endang mengatakan, dalam pembangunan bak air dan pipanisasi tersebut masyarakat desa Sagalaherang menggunakan dana desa (DD) tahap satu yang didapatkan dari pemerintah pusat.

“Total biayanya, sekitar Rp 110 juta, bersumber dari dana desa (DD) tahap satu tahun 2019 dan kami kerjakan sendiri pemberdayaan masyarakat, “kata Endang

Lebih lanjut Endang mengatakan, upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kesulitan air bersih yang sering di alami warga dalam musim kekeringan, menyusutnya sumber air.

Menurutnya, penyediaan air bersih sangat penting dalam pembanguan sumber daya manusia karena meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan oleh air seperti diare.

“Penyediaan akses air bersih 100% bagi seluruh masyarakat menjadi target pemerintah desa, hal ini bagian upaya mewujudkan Sagalaherang jernih, jernih airnya, sehat daya manusinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Sagalaherang Tatang Komara menegaskan, sumber air dan adanya alutan pipanisasi tersebut tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sagalaherang Kidul.

Menurutnya, hal ini dapat mengurangi beban masyarakat terkait sulitnya mencari sumber air bersih.

“Kemarau sulit untuk mendapatkan air, jadi Alhamdulillah. Ini solusi dan inovasi bagaimana desa berusaha mencukupi kebutuhan masyarakat, menyalurkannya ke rumah warga,” jelasnya.

Ia juga berharap kepada masyarakat agar tetap menjaga ketersediaan air terus terjaga dan aliran air bisa dapat mengalir ke rumah-rumah penduduk.

(anr)

Loading...

loading...

Feeds

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …