BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tasik Gelar Rakor dengan Kejari Se-Priangan Timur

GARUT,.- BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi dengan pihak kejaksaan negeri dari berbagai daerah di wilayah Priangan Timur.


Rakor yang dihadiri oleh Asisten Deputi Direktur Perluasan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat,

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tasikmalaya, Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Garut,  dan Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Banjar itu digelar di Kampung Sampireun Garut.

Dalam rakor yang digelar selama dua hari itu sejak tanggal Tanggal 19 hingga 20 Juni 2019 itu juga dihadiri oleh Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Garut, Azwar, SH, Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Sri Tatmala Wahanani, SH, Plt. Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Hutama Wisnu, SH, MH, Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Ciamis, Sri Respati, SH, Mhum, Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Gunadi, SH, MH, Para Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri se- Priangan Timur, Para Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri se-Priangan Timur dan Perwakilan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri se-Priangan Timur.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tasikmalaya, Afriadi mengatakan sejauh ini pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah menjalin kerjasama dengan semua kejaksaan negeri di wilayah Priangan timur.

Rakor kali ini dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama antara BPJS ketenagakerjaan dengan pihak kejaksaan negeri di wilayah Priangan timur terkait program jasa kontruksi.

“ini dilakukan untuk Meningkatkan kepatuhan terhadap perusahaan kategori Perusahaan yang Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), dan Perusahaan yang Menunggak Iuran (PMI), melalui Pendampingan Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Se-Priangan Timur,” katanya.

Ia juga menyebutkan, bersama sama  dengan tim TP4D Kejaksaan Negeri Se-Priangan Timur agar Program Jaminan Sosial menjadi salah satu indikator pengawasan. Sehingga pekerja proyek jasa kontruksi mendapatkan perlindungan dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan kata dia melakukan kunjungan bersama dengan Kejaksaan Negeri terkait perusahaan proyek jasa kontruksi. Meningkatkan Sosialiasi dengan melibatkan tim TP4D Kejaksaan Negeri Se-Priangan Timur terhadap Perusahaan Jasa Kontruksi terhadap kewajiban pendaftaran perusahaan jasa kontruksi.

Selain itu juga melakukan Forum Group Disccusion antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri yang melibatkan SKPD terkait agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan bagi perusahaan jasa kontruksi yang mengikuti proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setempat.

“Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaann maka BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tasikmalaya melakukan pembahasan dengan Kejaksaan Negeri Se-Priangan Timur dan DPM PTSP Priangan Timur, terkait penerapan Sanksi pembekuan izin usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 2018,” ujarnya.

Selain itu BPJS ketenagakerjaan juga melakukan kunjungan bersama dengan Kejaksaan Negeri Se-Priangan Timur terhadap perusahaan yang belum patuh, sebagai tindak lanjut dari Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Kejaksaan Negeri Se-Priangan Timur melakukan pengawalan terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) agar dapat dialokasikan ke Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

“Kami berharap dengan adanya Rakor ini bisa perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja formal dan sektor Jasa Konstruksi bisa lebih optimal,” katanya. (sol)

Loading...

loading...

Feeds

Belanja Pakai Kantong Plastik Bayar Rp5 Ribu

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan 100 persen bebas kantong plastik pada 2025. Untuk merealisasikan target tersebut, pada …

DPD HAPI Jabar Ambil Sumpah 52 Advokat

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – 52 Advokat diambil sumpah oleh Dewan Perwakikan Daerah Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPD-HAPI) Jawa Barat di kantor  Pengadilan …