People Power Ciderai Demokrasi Konstitusional

Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKPP), Adiyana Slamet

Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKPP), Adiyana Slamet

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lima hari menjelang diumumkannya hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, wacana people power kian menjadi buah bibir di masyarakat saat ini, tak terkecuali di Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP) Jawa Barat, Adiyana Slamet menilai, skenario di balik rencana people power yaitu akan menciderai people’s sovereignty (kedaulatan rakyat), pasca pemungutan suara dan Pra Penetapan Hasil Pilpres 2019.

“Hal itu (people power) sangat menciderai Demokrasi konstitusional, yang menitik beratkan sengketa apapun harus diselesaikan secara damai dan terlembagakan melalui institusi yang mempunyai Tupoksi seperti Mahkamah Konstitusi,” ucapnya saat dihubungi, Jumat (17/5).

Adiyana juga mengungkapkan, aksi people power, merupakan bentuk frustasi politik yang dilakukan kubu Prabowo-Sandiaga. Pasalnya, mereka sangat sulit untuk mengubah hasil pemilu secara konstitusional sehingga satu-satunya cara yaitu ditempuh dengan jalur inkonstitusional.

“Ada upaya-upaya untuk membuat suasana lebih mencekam, dan seolah-olah akan mengganggu stabilitas polilik, keamanan dan ekonomi sehingga timbul keresahan di publik,” ujar Adiyana.

Saat disinggung terkait Jawa Barat yang berpotensi mengirim massa terbanyak pada aksi people power, Adiyana mengimbau masyarakat Jawa Barat tidak ikut terprovokasi dan ikut aksi people power seperti yang telah disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Kapolrestabes Kombes Pol Irman Sugema yang mewakili tool of The State (Alat Negara) sudah bekerja sangat baik.

Lebih lanjut, Adiyana juga menyebutkan MUI Jawa Barat pun sudah mengeluarkan pernyataan bahwa bisa saja people power itu haram.

“Melihat Banyaknya himbauan untuk tidak mengikuti aksi people power merupakan wujud dari bahwa people power akan menimbulkan keresahan dan akan merugikan masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

Selanjutnya, Adiyana menambahkan, aksi people power akan menciderai demokrasi yang telah dibangun sejak lama di Indonesia.

“Dalam mekanisme demokrasi juga akan diciderai ujar Adiyana, menggunakan jalur kekuatan masa tidaklah mencerminkan Demokrasi yang Rasional, Normal dan Proprosional,” pungkasnya.

(azs)

loading...

Feeds

rs

Dewan Sorot Kekosongan Pimpinan Enam RS

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bakal mengagendakan pertemuan dengan Pemeritah Provinsi Jawa Barat, terutama …
regulasi

Regulasi Rumit Ganggu Harga Pangan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Galuh Octania mengingatkan pemerintah terkait harga pangan. Menurutnya, bahwa regulasi …

Kemendikbud Siapkan Rotasi Guru

Pendekatan zonasi tidak hanya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa pendekatan serupa …