Tanggapi Seruan Jangan Bayar Pajak, Kubu Jokowi : DPR dan DPRD Tak Berhak Terima Gaji

Tanggapi Seruan Jangan Bayar Pajak, Kubu Jokowi : DPR dan DPRD Tak Berhak Terima Gaji

Tanggapi Seruan Jangan Bayar Pajak, Kubu Jokowi : DPR dan DPRD Tak Berhak Terima Gaji

Bandung – Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menyindir kubur Prabowo-Sandiaga terkait seruan agar pendukung nomor urut 02 ini tidak mengakui pemerintah dan tidak membayar pajak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Pertama, dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah. Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

Dedi menilai, seruan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena akan berdampak luas pada segala bidang.

“Kalau pemerintah yang sah tidak diakui dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, lalu anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi tidak berhak mendapat gaji,” katanya, Kamis (16/5/2019).

Menurut Dedi, gaji dan tunjangan untuk anggota DPR dan DPRD berasal dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Dewan. Kalau pemerintah tidak diakui, otomatis kementeriannya pun tak diakui dan dianggap tidak sah. Maka, kata Dedi, gaji yang diterima pun tidak akan sah.

“Jadi nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal itu,” kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Dampak lain dari seruan untuk tidak mengakui pemerintah yang sah adalah terkait administrasi kependudukan. Menurut Dedi, kartu tanda penduduk (KTP) itu ditandatangani oleh pejabat negara. Ketika presiden tidak diakui, maka pengangkatan pejabat negara itu juga tidak sah. Artinya, kegiatan yang legalitasnya menggunakan KTP berarti tidak sah.

“Salah satunya adalah transaksi perbankan pun tidak sah karena KTP-nya ilegal,” katanya. (azs)

Loading...

loading...

Feeds

rapbd

Pembahasan RAPBD 2020 Terhambat

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Bandung terkendala posisi pimpinan dewan definitif. “Jadi memang minggu lalu, …

Wujudkan Kepedulian Lingkungan

Perwira Sespimma Polri angkatan 62 melakukan bakti sosial bedah rumah. Kegiatan sosial tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan …
ekonomi

Kembangkan Ekonomi Digital Inklusif

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menjalin kerja sama dengan Grab Indonesia guna meningkatkan ekonomi digital inklusif yang …
dokter cilik

Siapkan Dokter Cilik Tanggap Bencana

POJOKBANDUNG.com, Tim Pengabdian Masyarakat Unjani menggelar pelatihan dokter cilik di tingkat SD di Kota Cimahi. Melalui kegiatan tersebut, dokter cilik …
lounge

Digital Lounge Hadir di Kampus ITB

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pertama kali hadir di Kota Bandung, digital lounge kampus sebagai bentuk digitalisasi perbankan. Sejalan dengan tren gaya …
bandung

Wilayah Bandung Raya Diguncang Gempa

POJOKBANDUNG.com, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung mencatat, selama minggu kedua bulan September 2019, wilayah Jabar dan sekitarnya telah …