Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Sinergikan Program JKN-KIS

FOTO BERSAMA: (dari kiri), Deputi Direksi Wilayah Jabar, Mohammad Edison Mohammad Edison. Sekertaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa. Ida Wahida Hidayati dan sejumlah SKPD foto bersama usai 
kegiatan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraandengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Jabar, Rabu (15/5/2019).

FOTO BERSAMA: (dari kiri), Deputi Direksi Wilayah Jabar, Mohammad Edison Mohammad Edison. Sekertaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa. Ida Wahida Hidayati dan sejumlah SKPD foto bersama usai kegiatan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraandengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Jabar, Rabu (15/5/2019).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung kegiatan BPJS Kesehatan demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan mutu pelayanan. Hal tersebut sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sekertaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa meminta, seluruh dinas, instansi, lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS. Selain itu, sambung Iwa, semua stakeholder agar bersinergi dalam menyelesaikan dan memecahkan segala permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan program JKN – KIS.

“Kami pasti dukung sosialisasi, koordinasi dan advokasi. Jelas hal itu harus dilakukan dalam rangka optimalisasi program kesehatan di Jabar,” ucap Iwa
usai kegiatan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Jabar, Rabu (15/5/2019).

Iwa menegaskan, BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan berwenang untuk melaksanakan komunikasi dan kemitraandengan pemangku kepentingan lintas sektoral, organisasi, lembaga terkait lainnya.

“Sekali lagi ini semata-mata untuk meningkatkan penyelenggaraan program JKN-KIS,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direksi Wilayah Jabar, Mohammad Edison menambahkan, tujuan digelarnya Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama antara lain, tercapainya komunikasi yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis.

“Kemudian juga tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung Program JKN – KIS, serta terwujudnya partisipasi pemerintah daerah dalam pencapaian UHC,” imbuhnya.

Selain itu, sambung Edison, pertemuan Forum Komunikasi dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Sementara Pertemuan Forum Kemitraan sebanyak ssatu kali dalam satu tahun, dimana agenda yang dibahas antara lain adalah review program JKN – KIS di Wilayah Jabar.

“Dalam pertemuan itu dibahas soal update kebijakan dan regulasi program JKN – KIS serta evaluasi hasil dari implementasinya,’’ jelas Edison.

Kata Edison, BPJS Kesehatan selain fokus pada pencapaian UHC peran pemangku kepentingan guna mendukung terlaksananya kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan perlu menjadi perhatian. Advokasi dan dukungan untuk pemenuhan syarat operasional fasilitas kesehatan, seperti Surat Izin Operasional (SIO) dan Akreditasi (khusus untuk Rumah Sakit), pemanfaatan sistem Finger Print sangat diperlukan guna memudahkan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

loading...

Feeds

negara

Mahasiswa 14 Negara Belajar ke Cireundeu

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Kampung Adat Cireunde kedatangan tamu mancanegara. Para tamu tersebut merupakan peserta Summercourse , Sociopreuner dan Cultural workshop …