Jelang Idul Fitri, KPK Ultimatum PNS dan Penyelenggara Negara Tak Terima Hadiah

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

POJOKBANDUNG.com –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi jelang perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah. Apalagi jika pemberian itu berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Nilai luhur dan tradisi untuk saling berbagi antara sesama agar tidak dijadikan alasan melakukan pemberian gratifikasi. Karena gratifikasi sangat mungkin menumpangi peristiwa agama, adat istiadat atau bahkan peristiwa duka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jumat (10/5).

Febri menuturkan, imbauan ini sudah disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo melalui Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi. Surat itu diterbitkan pada 8 Mei 2019.

Surat edaran itu ditujukan kepada berbagai pimpinan lembaga, kementerian, kepala daerah, BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta hingga ke berbagai asosiasi, himpunan atau gabungan perusahaan di Indonesia.

“Tindakan pertama yang diharapkan adalah menolak jika ada pihak yang dipandang memiliki hubungan jabatan ingin memberikan gratifikasi,” ucap Febri.

Apabila dalam kondisi tidak memungkinkan menolak, seperti pemberian secara tidak langsung, penerimaan itu segera dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan.

Terkait penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar, dapat disalurkan ke pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan dan pihak lain yang berhak.

“Syaratnya pegawai negeri atau penyelenggara negara harus melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” tutur Febri.

Febri juga mengingatkan agar PNS dan penyelenggara negara tak meminta dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran baik secara tertulis atau tidak tertulis.

“Merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” tegas Febri.

Oleh karena itu, KPK menyediakan saluran informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan gratifikasi, yang dapat diakses melalui www.kpk.go.id/gratifikasi; Call Center KPK 198.

PNS dan penyelenggara negara juga bisa menyampaikan secara langsung atau lewat pos ke kantor KPK. Serta bisa disampaikan lewat surat elektronik ke [email protected]

(jpc)

Loading...

loading...

Feeds

rapbd

Pembahasan RAPBD 2020 Terhambat

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Bandung terkendala posisi pimpinan dewan definitif. “Jadi memang minggu lalu, …

Wujudkan Kepedulian Lingkungan

Perwira Sespimma Polri angkatan 62 melakukan bakti sosial bedah rumah. Kegiatan sosial tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan …
ekonomi

Kembangkan Ekonomi Digital Inklusif

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menjalin kerja sama dengan Grab Indonesia guna meningkatkan ekonomi digital inklusif yang …
dokter cilik

Siapkan Dokter Cilik Tanggap Bencana

POJOKBANDUNG.com, Tim Pengabdian Masyarakat Unjani menggelar pelatihan dokter cilik di tingkat SD di Kota Cimahi. Melalui kegiatan tersebut, dokter cilik …
lounge

Digital Lounge Hadir di Kampus ITB

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pertama kali hadir di Kota Bandung, digital lounge kampus sebagai bentuk digitalisasi perbankan. Sejalan dengan tren gaya …
bandung

Wilayah Bandung Raya Diguncang Gempa

POJOKBANDUNG.com, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung mencatat, selama minggu kedua bulan September 2019, wilayah Jabar dan sekitarnya telah …