Rekapitulasi Tuntas, Kinerja KPU Dipuji

ILUSTRASI - Petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)memeriksa jumlah Surat Suara Pemilu serentak 2019. (Taopik Achmad Hidayat/RADAR BANDUNG)

ILUSTRASI - Petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)memeriksa jumlah Surat Suara Pemilu serentak 2019. (Taopik Achmad Hidayat/RADAR BANDUNG)

SUBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Subang menuntaskan proses penghitungan dengan lancar. Kinerja mereka mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat karena dinilai tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Seperti diketahui, petugas KPU Subang sudah mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pilpres, di Kantor Sekretariat KPU,  Jl. Veteran Subang pada Senin (6/5). Hasilnya, Calon Presiden (Capres) Jokowi-Maruf Amin meraih 3.70.381 suara, sedangkan pasangan Capres Prabowo-Sandiaga Uno meraup  227.946 suara.

Ketua KPU Kabupaten Subang Suryaman mengungkapkan, saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 tidak ada satupun dari para saksi kedua kubu maupun parpol pengusung mengajukan keberatan.

Dengan demikian, Suryaman menegaskan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan presiden 2019 di Subang, dianggap diterima oleh semua pihak. “Tidak ada satupun saksi dari TKD (Tim Kampanye Daerah Jokowi) dan BPD (Badan Pemenangan Daerah Prabowo mengajukan keberatan,” terangnya.

Kinerja KPU itu pun diapresiasi para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Subang. Mereka dianggap berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi tahun ini secara jujur.  “Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Subang dalam melangsungkan Pemilu 2019ini,” ujar Salah seorang tokoh agama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al – Islah, Usfuri Ansor, Selasa (7/5/2019).

Ketua MUI Kabupaten Subang, Musa Mutaqin meminta masyarakat ikut mengapresiasi kinerja yang sudah dilakukan petugas KPU dengan menjaga kondusivitas keamanan. Apalagi, sebagai pelaksana, tugas yang diemban mereka sangat melelahkan dari segi fisik maupun psikis.

“Hingga rapat pleno ini di Kabupaten Subang yang telah usai, KPU sangat bekerja keras. Maka kami perlu mengapresiasi mereka,” katanya.

Sementara itu, Ketua GP Anshor Asep Alamsyah ditemani Ketua PC Mualimat NU, Iis Salamah pun mengungkapkan hal serupa.  Para petugas KPU proses pemungutan hingga pelaksanaan penghitungan di tingkat PPS sampai dengan KPUD berjalan baik.

“Kita lihat mereka dari tingkat PPS, PPK, sampai dengan KPUD, mereka tak kenal lelah. Kami ucapkan terimakasih atas kinerjanya dalam mejaga suara rakyat,” katanya.

Diharapkan dengan telah usainya rapat pleno di Kabupaten Subang, kedepannya masyarakat agar menunggu hasil rekapitulasi nasional yang direncanakan akan di gelar pada 22 Mei 2019. “Terimakasih, atas semua petugas yang menyorot tenaga baik fisik dan batin, semoga tetap amanah dan tetap jujur, adil serta demokratis, amin. Kita imbau juga masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi nasional pada 22 mei 2019 ini,” ungkapnya.

Diperpanjang

Dua deadline yang ditetapkan untuk rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan dipastikan terlampaui. Sebab, hingga kemarin masih banyak panitia pemilihan kecamatan yang belum merampungkan rekap.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, deadline rekapitulasi tingkat kecamatan memang memiliki dua batas waktu. Pertama, deadline normal 4 Mei. Kemudian, deadline khusus bagi kecamatan yang di wilayahnya terdapat 1.000 TPS atau lebih, yakni pada 7 Mei. Kenyataannya, kecamatan yang TPS-nya tidak sampai 1.000 pun molor.

Sampai tadi malam, kecamatan yang sudah menyelesaikan rekapitulasi baru 4.553 atau 63,23 persen dari total 7.201 kecamatan se-Indonesia. Dengan demikian, masih ada 2.648 kecamatan yang belum tuntas. Di tingkat kabupaten/kota, yang telah menyelesaikan rekap tingkat kecamatan sebanyak 294 atau 57,2 persen.

Karena lamanya waktu rekap, KPU memutuskan untuk memperpanjang masa rekapitulasi. Namun, KPU tidak memberikan batas tanggal lagi. Yang jelas, rekap di semua tingkatan harus selesai pada 22 Mei. Sebab, pada tanggal tersebut hasil pemilu secara nasional ditetapkan.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat surat edaran untuk memperpanjang masa rekapitulasi di tingkat kecamatan. ”Mereka (panitia pemilihan kecamatan, Red) tetap harus meneruskan rekapitulasi dan harus selesai sebelum rekap di kabupaten/kota tuntas,” terangnya.

Diharapkan, mereka bisa segera menuntaskan pekerjaan sehingga langsung disusulkan untuk rekapitulasi di level atasnya. Sebab, rekapitulasi manual berjenjang adalah dasar penetapan hasil pemilu. Baik untuk level presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. KPU hanya diberi waktu 35 hari untuk menuntaskan rekapitulasi secara nasional, yang berarti deadline berakhir 22 Mei. (anr/jpc)

loading...

Feeds

Kritik Rekam Jejak Pansel Capim KPK

Catatan kurang sedap mengiringi perjalanan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023. Mencuat jejak rekam (track …
SIMBOLIS : Peresmian secara simbolis monumen Gor Sasakawa yang dibangun di Jalan Padjadjaran, Bandung, disaksikan langsung oleh Sekjen KKI Pusat, Ketum Forki Jabar, Wali Kota Cimahi, Wakil Wali Kota Cimahi, Kasubdisbinor Disjasad, Ketum Forki Kota Cimahi dan pengurus, serta perwakilan pengurus perguruan-perguruan yang ada di Cimahi.

Kuatkan Tali Persaudaraan

CIMAHI – Keluarga besar Vira Prakarsa Yudha Sawa Dojo, Kushinryu M Karatedo Indonesia (KKI) melaksanakan buka puasa bersama dengan 400 …