Ribuan Aset Tanah Pemprov Jabar Belum Bersertifikat

BERJALAN: Seorang warga berjalan di tengah lahan kosong. 
Saat ini sekitar 4.000-5.000 aset tanah milik Pemprov Jabar belum memiliki sertifikat.
(foto : IST)

BERJALAN: Seorang warga berjalan di tengah lahan kosong. Saat ini sekitar 4.000-5.000 aset tanah milik Pemprov Jabar belum memiliki sertifikat. (foto : IST)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Daerah (Pemdaprov) Jawa Barat berkomitmen selesai menyertifikatkan semua aset pada 2022-2023. Sertifikasi aset ini guna mengamankan aset Pemdaprov Jabar yang selama ini rawan diklaim oleh pihak lain.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat Junaedi, dalam forum Jabar Punya Informasi (Japri) di halaman Museum Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (2/5/2019).

Menurut Junaedi, Pemprov Jabar sedang merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat bukti kepemilikan aset secara hukum. Sehingga ketika ada masyarakat atau kelompok yang mengklain, Pemprov memiliki posisi hukum yang kuat.

“Sebagai pemilik aset, sebenarnya kita juga berhak mempertahankannya. Formulasi 2019 ini salah satunya untuk memperkuat bukti kepemilikan aset kita sehingga tidak mudah digugat,” ujar Junaedi.

“Formulasi 2019 diantaranya memperkuat bukti kepemilikan secara hukum, yaitu dengan sertifikasi dan data-data kepemilikan yang valid. Lalu melakukan pengamanan secara fisik yang sudah bekerja sama dengan Satpol PP,” sambungnya.

Junaedi mengakui, masih banyak aset yang belum terdata. Saat ini ada sekitar 4.000-5.000 aset tanah belum memiliki sertifikat yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Sehingga, keberadaan aset sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Kesulitan sertifikasi aset selama ini, kata Junaedi, karena aset-aset tersebut diperoleh pada zaman Belanda sekitar tahun 1920- 1940 yang bukti kepemilikannya tidak ada. Sedangkan untuk proses sertifikasi aset tentu memakan waktu lama karena harus dilakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap kondisi aset-aset tersebut.

Namun, aset tersebut bisa dioptimalkan pemanfaatnya secara bertahap. Bahkan sudah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memprioritaskan pengurusan sertifikat aset-aset di Jabar.

“Saat ini BPN melakukan terobosan untuk meringankan persyaratan-persyaratan itu. Jadi tempat yang jelas ditempati Pemprov Jabar sudah tidak ditanya bukti kepemilikan lagi,” kata Junaedi.

“Dengan terobosan BPN ini, kami targetkan dari 4.454 aset Pemdaprov yang belum bersertifikat bisa diselesaikan pada tahun 2022-2023,” pungkasnya.

(azs)

loading...

Feeds

Kritik Rekam Jejak Pansel Capim KPK

Catatan kurang sedap mengiringi perjalanan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023. Mencuat jejak rekam (track …
SIMBOLIS : Peresmian secara simbolis monumen Gor Sasakawa yang dibangun di Jalan Padjadjaran, Bandung, disaksikan langsung oleh Sekjen KKI Pusat, Ketum Forki Jabar, Wali Kota Cimahi, Wakil Wali Kota Cimahi, Kasubdisbinor Disjasad, Ketum Forki Kota Cimahi dan pengurus, serta perwakilan pengurus perguruan-perguruan yang ada di Cimahi.

Kuatkan Tali Persaudaraan

CIMAHI – Keluarga besar Vira Prakarsa Yudha Sawa Dojo, Kushinryu M Karatedo Indonesia (KKI) melaksanakan buka puasa bersama dengan 400 …