Polres Cimahi Kawal Aksi Mayday

KONVOI : Ribuan buruh di Kota Cimahi saat hendak berangkat ke Gedung Sate.
(foto : WHISNU PRADANA/RADAR BANDUNG)

KONVOI : Ribuan buruh di Kota Cimahi saat hendak berangkat ke Gedung Sate. (foto : WHISNU PRADANA/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG,com, CIMAHI – Suasana peringatan hari buruh tahun 2019 yang masih dalam suasana Pemilu serta mendekati ramadan, membuat pihak kepolisian mesti bekerja ekstra keras menjaga kondusifitas.


Hal tersebut terlihat dari upaya jajaran Polres Cimahi yang mengawal peringatan hari buruh, sejak para buruh berangkat dari titik awal di PT. Kahatex menuju ke Kantor  Gubernur Jawa Barat melalui Jalan Melong.

Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara, bahkan rela berlari-lari di pinggir mobil komando aksi buruh, hingga ke perbatasan Cimahi dan Kota Bandung, hampir sejauh 5 kilometer.

Hal tersebut sebagai bentuk dukungan bagi para buruh yang akan memperjuangkan nasibnya sekaligus memastikan keadaan kondusif.

“Sudah jadi kewajiban kami melakukan pengawalan bagi rekan-rekan dari serikat buruh yang akan bertolak ke Bandung. Kami pastikan mereka aman dan kondisinya terkendali,” ujar Rusdy saat ditemui di sela-sela kegiatan, Rabu (01/05/2019).

Menurutnya, peringatan mayday pada tahun ini terbilang cukup lancar dan kondusif, tanpa ada indikasi pecahnya kericuhan saat pelaksanaan kegiatan.

“Di Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ada sekitar 8 titik kumpul, yang diperkirakan dari setiap titik berangkat 50 sampai 100 orang. Tapi sudah kami siapkan pengamanan dan pengawalan,” jelasnya.

Pihaknya menerjunkan sampai 560 personel kepolisian yang melakukan pengawalan. Hal tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta aksi yang diperkirakan mengalami penyusutan dibanding tahun sebelumnya.

“Dari hasil pemetaan di lapangan, kami perkirakan jumlah peserta aksinya ini berkurang. Tapi tetap jadi prioritas pengamanan,” tandasnya.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Kota Cimahi, mengatakan kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla tidak berpihak pada buruh. Yakni karena lahirnya PP 78 2015 yang dinilai membatasi kesejahteraan bagi buruh.

“Dibawah kepemimpinan Jokowi – JK, malah lahir peraturan yang menindas kami secara sistematis. Buruh tidak diberikan kesempatan saat survei upah dengan dewan pengupahan, karena upah kami ditentukan melalui inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Siti Eni, Ketua Kasbi Kota Cimahi.

(dan)

Loading...

loading...

Feeds

Penerima Vaksinasi Masih Fleksibel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketentuan siapa yang bisa menerima vaksin Covid-19, masih fleksibel. Pasalnya, belum ada hasil penelitian yang valid mengenai …

2.280 File Vaksin Sinovac Tiba

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebanyak 2.280 file vaksin telah tiba di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Kamis (25/2/2021). Vaksin Sinovac kiriman …

Pemkab Siapkan 1.000 Hektar Lahan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang, H. Ruhimat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi IV Dr. H Sutrisno, terkait program …

Puluhan Pejabat Ikuti Open Biding

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Sebanyak 27 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) …

Lubang Bak Kontrol Dibiarkan Terbuka

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Di Jalan Raya Soreang, tepatnya di depan perempatan lampu merah depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung terdapat lubang …

Jalan Provinsi di Cikalong Terancam Longsor

POJOKBANDUNG.com, CIKALONGWETAN – Jalan raya Provinsi Cikalong-Cipendeuy terancam putus akibat longsor yang memakan bahu jalan. Berdasarkan pantauan, bahu jalan yang …