BPJS Gelar Rekonsiliasi IWP

FOTO BERSAMA: Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat BPJS Kesehatan, Mohammad Edison bersama (tengah), Asisten Pemerintahan, Hukum & Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad (kiri), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Sahat M.T Panggabean (kanan) foto bersama.
(foto : IST)

FOTO BERSAMA: Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat BPJS Kesehatan, Mohammad Edison bersama (tengah), Asisten Pemerintahan, Hukum & Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad (kiri), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Sahat M.T Panggabean (kanan) foto bersama. (foto : IST)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Wilayah Jawa Barat, menggelar kegiatan rekonsiliasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Senin (29/04/2019). Kegiatan yang dihadiri Kepala Cabang se-Kedeputian Wilayah Jawa Barat itu membahas Iuran Wajib Pemerintah Daerah (IWP).


Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat BPJS Kesehatan, Mohammad Edison mengatakan, kegiatan ini dilakukan rutin dalam rangka konsolidasi tertib pembayaran IWP seklaigus menjalin hubungan kemitraan dengan Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota.

“Ini juga sebagai upaya penguatan program JKN-KIS guna terwujudnya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang optimal,” ucap Edison saat ditemui usai kegiatan.

Edison menyebut, cakupan kepesertaan JKN-KIS Kedeputian Wilayah Jabar sampai April 2019 sebesar 26.801.790 jiwa atau 83 persen dari total penduduk 32.438.402 jiwa. Sedangkan khusus peserta dari segmen ASN/PNS sebesar 381.734 dan semua Pemerintah Daerah khususnya di Kedeputian Jawa Barat telah mengintegrasikan Jamkesdanya kedalam Program JKN-KIS sejak 2017.

“Kami harapkan seluruh KPPN Jabar dapat mendukung penuh Program JKN-KIS terkait penyampaian data penerimaan iuran BPJS Kesehatan yang bersumber dari TNI/POLRI, PNS Pusat yang dapat diterima tepat waktu setiap bulannya, dan juga agar KPPN daerah dapat bersinergi dengan Kantor Cabang terkait penyetoran Iuran Wajib TNI/POLRI, PNS Pusat dan Daerah secara tepat waktu dan tepat jumlah,” papar Edison.

Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad menjelaskan, pihaknya akan mendukung segala bentuk program khususnya masalah kesehatan. Kata dia, pada 2019 Pemprov Jabar menargetkan 95 persen harus sudah UHC. Untuk merealisasikannya harus didukung oleh pemerintah daerah di 27 kota/ kabupaten.

“Kami akan terus berkordinasi dengan Pemda untuk meningkatkan pelayanan, khususnya kewajibannya membayarkan iuran wajib,” jelasnya.

Daud menuturkan, dukungan Pemprov Jabar sesuai Perpres yakni mengawasi dan membina Pemda di 27 kabupaten/ kota. Selain itu Pemprov Jabar juga sudah mengeluarkan surat edaran agar Pemda dan perusahaan disetiap daerah membayar iuran wajib tepat waktu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Sahat M.T Panggabean menambahkan, dalam rangka mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS Kesehatan merupakan salah satu pihak yang menerima pembayaran dana perhitungan pihak ketiga (PFK).

“Kita bersyukur hari ini duduk bersama, membahas masalah yang sama. Kita samakan persepsi untuk peningkatan kesehatan warga,” pungkasnya.

(azs)

Loading...

loading...

Feeds

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Jumlah Penduduk Terus Meningkat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Jumlah penduduk di Kota Cimahi terus bertambah, mengakibatkan kepadatan penduduk wilayah Kota Cimahi menjadi yang tertinggi di …