Pemerintah Kabupaten Bandung Target PAD Rp1 Triliun

Bupati Bandung Dadang Naser saat melakukan penandatanganan MoU dengan BPK jawa Barat, di Gedung Sate Senin (29/4/2019).
(foto : IPAN SOPIAN/RADAR BANDUNG)

Bupati Bandung Dadang Naser saat melakukan penandatanganan MoU dengan BPK jawa Barat, di Gedung Sate Senin (29/4/2019). (foto : IPAN SOPIAN/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2019 bisa tembus di angka Rp 1 Triliun. Sejauh ini PAD Kabupaten Bandung baru di kisaran Rp 800 miliar.


Bupati Bandung Dadang M. Naser meyebutakan, pencapaian PAD tersebut bisa tercapai. Karena sebut Dadang, saat ini pihaknya tengah melakukan penataan dan penertiban aset miliki pemerintah yang bekerja sama dengan BPN Jawa Barat.

“Ini kita sudah melakukan kerjasama dalam rangka pedukumenan aset dan penertiban aset dengan kepala BPN jawa Barat. Berikutnya kita adapat arahan, kaitan dengan evesiesi dan memaksimalkan pandapatan pajak daerah,” kata Dadang usai penadatangan MoU di Gedung Sate Senin (29/4/2019).

Dengan demikian, terang Dadang, pendapatan pajak bagunan yang selama ini belum sepenuhnya masuk ke PAD, bisa di evaluasi dan lebih maksimal menaik pajak khusunya PBB.

“Kita kerja sama dengan BJB, supaya lamgsung secara tranfaran pajak-pajak masuk ke BJB secara onlen. Apa lagi ada sistem kerjasama, perizinana kita evaluasi ulang suapaya bagai mana keinginan dari KPK tentu potensi Kabupaten Bandung yang cukup tinggi,” ucapnya.

Sehingga sebut Dadang, target tahun ini PAD Kabupaten Bandung bisa tembus Rp 1 triliun. Lantaran pendapatan pajak terbesar di Kabupaten Bandung yang meliputi sektor pajak hotel, restoran dan PBB bisa di tarik secara maksimal setelah di lakukan pendataan ulang.

“Kita ingin setiap tahunnya peningkatan PAD meningkat, supaya pembangunan di Kabupaten Bandung bisa berjalan dengan lancar,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPN Jawa Barat Yusuf purnama meyebutkan, dari empat ribu lebih bidang tanah, baru sekitar 300 bidang tanah yang tersertifikat. Dengan adanya kerja sama ini sebut dia, di tahun ini bisa meningkat mencapau 3000 bidang bisa tersetifikat.

“Ada aset yang bisa namabah PAD, tapi tidak di kelola dengan benar, sehingga peyerapan pajak tifak maksimal,” ucapnya.

Dia juga menyebutkan, target seluruh bidang tanah milih pemerintah provinsi mau pun kota dan kabupaten bida tersetifikat di tahun 2023.

“Hari ini kita akan mulai untuk pendataan ulang,” sebutnya.

Terang dia, yanh saat ini menjadi kesuliatn untuk pendataan. Banyak warga yang menempati tanah secara turun temurun jadi, merasa meniliki.

“Banyak warga yang belum mengerti, dan disitu tugas kita melakukan pendataan sekaligus sosialisasi, agar tidak ada keributan saat pendataan,” pungkasnya.

(ipn)

Loading...

loading...

Feeds