BPJS Kesehatan Salahkan Perserta

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Sarah Rosalina, memberikan keterangan pers di ruang rapat kantor cabang BPJS Cimahi, Jalan Sangkuriang, Selasa (16/4/2019). (FOTO : GATOT POEDJI UTOMO/RADAR BANDUNG)

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Sarah Rosalina, memberikan keterangan pers di ruang rapat kantor cabang BPJS Cimahi, Jalan Sangkuriang, Selasa (16/4/2019). (FOTO : GATOT POEDJI UTOMO/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Setelah beberapa waktu lalu pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terhadap rumah sakit di sejumlah daerah sempat tersendat, kini terbayarkan. Akan tetapi, penyelenggara kesehatan itu menyalahkan pesertanya, lantaran tunggakan yang tak kunjung dibayar.


Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Sarah Rosalina mengatakan, sejauh ini penyebab utama atau terkendalanya pembayaran klaim kepada rumah sakit akibat banyaknya peserta yang menunggak iuran.

“Kenyataannya memang seperti itu, jadi kami harap kedepan para peserta jangan sampai menunggak lagi. Karena ini untuk kepentingan bersama,” kata Sarah, mewakili Kepala Cabang BPJS Cimahi Idham Kholid.

Sementara itu, untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit, BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp11 triliun. Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Sampai hari ini, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out,” ujarnya.

Dia menjelaskan, urutan pembayarannya telah disesuaikan dengan catatan pihaknya. Mekanismenya, rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, tentu transaksi pembayaran klaimnya akan diproses terlebih dulu.

“Upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini dapat terwujud karena ada dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

Menurut dia, setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Oleh karena itu, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan.

“Biasanya mitra perbankan kami menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi ini dulu. Namun kami pastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan paling lambat hari ini. Kami juga terus memantau dan memastikan fasilitas kesehatan di wilayah kerja kami telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, dengan dibayarnya hutang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi.

“Tentunya kami harap pihak rumah sakit tetap optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS,” ucapnya.

Diakuinya, dalam hal pelayanan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN-KIS, untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi. Terlebih pelayanan sudah diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah.

“Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa program ini akan terus berlangsung, rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman,” katanya.

Sebagai informasi, Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan selain memberikan jaminan layanan kesehatan yang berkualitas, juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kesehatan dan penciptaan lapangan kerja. Ia mengatakan, apabila terdapat kekurangan, hendaknya dapat diperbaiki bersama-sama. Menurutnya, jangan sampai ada diskriminasi pelayanan yang bersifat kasuistis, lalu digeneralisir, sementara sangat banyak peserta JKN-KIS yang terlayani dengan baik.

Khusus di wilayah kerja Kantor Cabang Cimahi yang meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, terdapat 145 FKTP dan 18 FKRTL yang telah dibayarkan dana kapitasi dan tagihan klaimnya oleh BPJS Kesehatan setempat. Adapun total pembayaran yang dilakukan KC Cimahi adalah sebesar Rp 41.952.257.717 sepanjang bulan April 2019.

“Kedepannya, Insya Allah pemerintah akan terus menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS ini dan pelayanan kepada masyarakat akan terus diperbaiki. Kami berterima kasih kepada penyedia layanan (provider) sekaligus mohon maaf serta apresiasi atas kerja sama, pengertian dan kesabarannya selama ini,” pungkasnya.

(dan/gat)

Loading...

loading...

Feeds

New Normal, Ini Manfaat Sistem HRIS bagi Perusahaan

POJOKBANDUNG.com–BELAKANGAN pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan pemberlakuan aktivitas new normal pasca PSBB.  New normal sendiri adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan …