Tisna Sanjaya: Indonesia dan Pancasila Sudah Final, Tak Bisa Diubah Lagi

Tisna Sanjaya saat diwawancara wartwan bersama Aktifis Nahdlatul Ulama Kota Bandung, M Yajjid Kallam (kiri) dan Budayawan Sunda, Roedy Wiranatakusuma (kanan), Selasa (9/4).

Tisna Sanjaya saat diwawancara wartwan bersama Aktifis Nahdlatul Ulama Kota Bandung, M Yajjid Kallam (kiri) dan Budayawan Sunda, Roedy Wiranatakusuma (kanan), Selasa (9/4).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pelaksanaan Pilpres tinggal menghitung hari. Suhu politik di tanah air semakin memanas jelang hari pencoblosan. Termasuk isu dan stigma terhadap agama tertentu semakin tercium kental dalam pesta demokrasi lima tahunan kali ini.


Sejumlah tokoh agama, seniman dan budayawan-pun angkat bicara menyikapi Pemilu 2019. Mereka menolak adanya perubahan dasar negara Indonesia, dari Negara Kesatuan menjadi bentuk lain melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hal itu terungkap dalam
acara diskusi NKRI vs Khilafah dari Perspektif Budaya, di salah satu tempat makan di Jalan Trunojoyo, Kota Bandung, Selasa (9/4).

Seniman Kota Bandung, Tisna Sanjaya menuturkan, sistem pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila sudah disepakati sejak dulu oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh ulama kharismatik.

“Saat fenomena khilafah muncul ingin mengganti sistem negara kesatuan, menurut saya Indonesia dengan Pancasila sudah final. Tidak bisa lagi diubah bahkan diganti, baik itu khilafah atau ideologi apapun,” ujelas Tisna.

Pernyataan seniman yang juga dosen ITB ini tentunya sejalan dengan Pasal 37 ayat 5 UUD 194‎5 yang menyebutkan, mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan lewat amandemen UUD 1945.

Tisna menyebut, Pancasila sudah mengakomodir semua hal yang ada di republik ini. Pancasila menjadi dasar negara untuk merangkul semua perbedaan dan keanekaragaman mulai dari suku, agama, ras, budaya dan etnis.

“‎Saya sebagai seniman dan juga warga negara Indonesia ingin, siapapun nanti Presiden terpilih baik Jokowi atau Prabowo tidak menganggu Pancasila, karena itu sudah disepakati oleh bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Aktifis Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung, M Yajjid Kallam menambahkan, meski memungkinkan adanya perubahan dasar negara, namun hal itu perlu ditinjau kembali atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kita perlu lihat amandemennya kemana, apakah merubah dasar negara baru atau penyesuaian. Tapi jika membentuk negara baru, tidak perlu amandemen dan perubahan bentuk negara sudah tidak bisa dilakukan,” tegas Yajjid.

Dalam satu tahun terakhir, isu pembentukan negara khilafah atau berdasarkan agama tertentu mengemuka seiring dengan pelaksanan Pilpres 2019. Ada kelompok yang menginginkan perubahan sistem dari negara kesatuan menjadi sistem kekhilafahan.

Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Sunda, Roedy Wiranatakusuma berpendapat, munculnya isu khilafah dalam momentum Pilpres 2019 bisa menjadi pengingat bagi segenap bangsa Indonesia untuk kembali memperkuat Pancasila.

“Ini bisa dijadikan pelajaran dan pengingat buat kita untuk senantiasa menjaga marwah Pancasila. Jangan ada perubahan apapun terhadap bentuk dan dasar negara Indonesia,” pungkasnya.

(arh)

Loading...

loading...

Feeds