Agar Layanan Bebas Kendala, BPJS Kesehatan Edukasikan JKN-KIS ke Serikat Pekerja Kota Cimahi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada peserta dari badan usaha swasta, BPJS Kesehatan Cabang Cimahi melakukan sosialisasi kepada Serikat Pekerja dari FSP TSK-KSPSI Kota Cimahi, Rabu (27/03/2019). Hal ini dilakukan agar para pekerja semakin paham dan dapat mengakses layanan kesehatan lebih optimal. Dengan demikian, kesadaran mereka untuk berpartisipasi menyukseskan implementasi Progam JKN-KIS juga meningkat.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Bina Hermawan mengatakan, sosialisasi kepada serikat pekerja atau serikat buruh penting dilakukan dengan harapan informasi yang didapat diteruskan kepada para anggota masing-masing. Apalagi, belum lama ini terbit aturan baru mengenai Program JKN-KIS yakni Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018.

“Aturan ini wajib kita sampaikan kepada peserta agar peserta tidak mengalami kendala saat pemanfaatan katanya.Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Program JKN-KIS wajib menunjukan kartu identitas peserta berupa Kartu Indonesia Sehat atau KIS digital nya setiap berobat di FKTP terdaftar. Sedangkan hak peserta adalah mendapatkan kartu identitas peserta, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban peserta dan kewajibannya adalah memberi data diri secara lengkap dan benar, melaporkan perubahan data diri dan anggotanya  dan mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan,” ujar Bina.

Salah satu hal yang menjadi materi sosialisasi utama adalah mengenai status kepesertaan suami dan istri yang bekerja. Bina menjelaskan bahwa suami istri yang sama-sama bekerja baik itu sebagai pegawai negeri maupun swasta, maka tetap wajib didaftarkan oleh masing-masing pemberi kerja. Nantinya, suami atau istri tersebut dapat memilih kelas perawatan tertinggi di antara keduanya.

Pada kesempatan yang sama, Bina juga menyosialisasikan aplikasi Mobile JKN. Dalam penyampaiannya peserta baik calon peserta JKN-KIS untuk mendapatkan KIS Digital, peserta JKN-KIS harus mengunduh terlebih dahulu melalui ponsel berbasis android di playstore. Fitur-fitur dari aplikasi Mobile JKN sendiri memiiliki keunggulan diantaranya, calon peserta dapat mendaftarkan dirinya melalui aplikasi Mobile JKN sehingga tdak perlu ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Selain itu, bagi peserta JKN-KIS yang ingin mengganti FKTP tempat peserta terdaftar paling singkat 3 bulan dapat melakukannya sendiri, melakukan skrining riwayat kesehatan, mengecek jumlah tagihan iuran dan tentunya KIS Digital yang dapat ditunjukkan pada saat berobat.

Perwakilan dari Serikat Pekerja FSP TSK-KSPSI Kota Cimahi, Pepet Saeful mengatakan bahwa memang sudah menjadi tugas dan kewajiban BPJS Kesehatan untuk memperbanyak sosialisasi kepada serikat pekerja agar hak dan kewajibannya sebagai pekerja dapat dipahami agar tidak ada kendala dalampelayanan kesehatannya.

“Kami membutuhkan lebih banyak lagi sosialisasi secara menyeluruh dari pihak BPJS Kesehatan diperusahaan-perusahaan dan seluruh anggota kami agar para karyawan lebih paham tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta dan mengerti lebih jelas lagi tentang alur pelayanan secara berjenjang serta manfaat yang didapatkan. Harapan kami sebagai serikat pekerja, BPJS Kesehatan terus melakukan upaya-upaya terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS ini agar dapat seterusnya dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

(dh)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …