Kelurahan Dungus Cariang Tuntaskan Rumah Kumuh dengan Program BSPS

SIMBOLIS : Anggota DPR RI Agung Budi Santoso (kiri) menyerahkan berkas program BSPS kepada Lurah Dungus Cariang, Suharyanto (kanan), di kantor Kecamatan Andir, Jumat (22/3/2019). (foto : GATOT POEDJI UTOMO/RADAR BANDUNG)

SIMBOLIS : Anggota DPR RI Agung Budi Santoso (kiri) menyerahkan berkas program BSPS kepada Lurah Dungus Cariang, Suharyanto (kanan), di kantor Kecamatan Andir, Jumat (22/3/2019). (foto : GATOT POEDJI UTOMO/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com BANDUNG – Memiliki rumah layak huni tentu menjadi impian bagi setiap keluarga. Untuk itu, melalui Program Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), masyarakat bisa memanfaatkan bantuan tersebut.

Sepertihalnya di Kota Bandung, saat ini Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir, akan menuntaskan rumah kumuh dengan porgram BSPS. Sejauh ini, jumlah penerima di wilayah tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Lurah Dungus Cariang, Suharyanto mengatakan, adanya program bantuan ini, kesejahteraan warga di wilayahnya terutama dalam mendapatkan rumah tinggal yang layak, bisa dimaksimalkan.

“Alhamdulilah di wilayah kami sudah menerima program BSPS sejak tiga tahun lalu. Untuk tahun 2019 ini, kami malah mendapat tambahan perbaikan rumah sebanyak 102 unit,” kata Suharyanto.

Mendapat amanat dari Jajaran Kementerian PUPR untuk kesejahteraan rakyat, pihak terkait termasuk pemerintah setempat tentunya perlu melakukan pengawasan ketat. Agar tidak terjadi salah sasaran, atau timbul permasalahan di lingkungan masyarakat.

Menurutnya Suharyanto, dalam melakukan pengawasan, baik pada  proses pengerjaan, pendataan hingga monitoring, pihaknya tidak bergerak sendirian, namun dibantu juga oleh aparat keamanan serta para pengurus Rt dan Rw di lingkungan Kelurahan Dungus Cariang.

“Jadi, segala sesuatunya dilakukan secara terbuka. Masyarakat juga diharapkan bisa membantu pengawasan, dan bisa memberikan laporan apabila ada keluarga yang membutuhkan bantuan,” tuturnya.

Disinggung adanya suatu permasalahan yang muncul dalam menjalankan setiap proses program BSPS, ia pun tidak menampik, jika selalu ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, seperti kecemburuan sosial dan lainnya.

“Masalah selalu ada. Tapi, Alhamdulilah sejauh ini bisa diatasi berkat perhatian dari semua unsur, yang peduli dengan  program tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, untuk lebih meningkatkan kualitas program BSPS, pemerintah pusat telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR No. 158 tahun 2019, yang menaikan besaran nilai BSPS.

Kenaikan dana BSPS untuk dua kategori, yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS).

Untuk PKRS dibagi dua kategori yakni di provinsi sebelumnya Rp15 juta menjadi Rp 17,5 juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp15 juta dan upah kerja Rp2,5 juta

Kasubdit Pendataan dan Verifikasi perumahan swadaya Kementerian PUPR Rubiyo memaparkan, jumlah RTLH di Indonesia secara keseluruhan tercatat, mencapai angka 2,4 juta rumah. Sejak program BSPS berjalan total sudah 206.500 unit RTLH mendapat bantuan ini.

“Tentu jika mengacu pada data, kita tidak bisa berjalan sendiri,” kata Rubiyo.

Menurutnya, dalam upaya pengentasan RTLH di segala penjuru di Indonesia, diperlukan skenario lain dari berbagai pihak. Misalnya, pemerintah di masing-masing daerah bisa membantu program ini dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahkan bisa juga memanfaatkan dari sumber Corporate Social Responsibility (CSR).

“Intinya dalam hal pengentasan masalah RTLH ini, semua pihak terkait harus peka terhadap lingkungan sekitar. Agar masyarakat bisa merasakan kesejahteraan terutama dalam menempati tempat tinggal yang layak,” ucapnya.

Dalam menyukseskan porgram nasional Kementerian PUPR tersebut, tentunya peran anggota DPR RI yang membidangi infrastruktur, sangat diharapkan untuk memperjuangkan hak masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan.

Anggota Komisi V DPR RI, Agung Budi Santoso mengatakan, sebetulnya program ini sudah sejak tahun 2011, kemudian mulai bergulir di tahun 2012. Tujuannya, agar masyarakat yang dilingkungannya hidup berdampingan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tergugah untuk menerapkan budaya gotong royong.

“Program ini harus tetap ada, bahkan anggaran harus ditambah. Disamping itu tumbuh kesadaran masyarakat yang mampu menanamkan budaya gotong royong membantu lingkungan terkecilnya,” kata Agung.

Agung menyebutkan, hingga saat ini jumlah total rumah di wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi, yang sudah diberikan stimulan mencapai empat ribu. Dengan begitu, melalui program ini diharapkan jumlah RTLH di Indonesia terus berkurang.

“Tentunya kita akan selalu memperjuangkan hak rakyat, dalam mendapatkan kesejahteraan,” pungkasnya.

(gat)

Loading...

loading...

Feeds

Mulai Besok OTT Koruptor Ditiadakan?

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan berlaku besok (17/10). Hingga tadi malam (15/10), belum ada tanda-tanda Presiden …