KPK Sudah Kantongi Oknum Kemenag yang Kongkalikong dengan Rommy

POJOKBANDUNG.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sudah mengidentifikasi siapa pihak di Kementerian Agama (Kemenag) yang dipengaruhi mantan Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy). Identifikasi yang dimaksud terkait kasus suap pengisian jabatan di Kemenag.

“Tentu sudah kami identifikasi ya, tapi belum bisa disampaikan karena terkait materi penanganan perkara,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (18/3).

Febri menjelaskan, dalam kasus ini Rommy sebenarnya tidak punya kewenangan secara langsung dalam pengisian jabatan di Kemenag.

Oleh sebab itu, diduga dia bekerja sama dengan pihak internal Kemenag untuk mempengaruhi proses pengisian jabatan di kementerian itu.

“Perlu dipahami konstruksi kasus ini, ada pihak-pihak yang tidak punya kewenangan sama sekali secara formil, untuk mengatur ataupun untuk melakukan proses seleksi jabatan di Kementerian Agama. Namun pihak tersebut dapat mempengaruhi, yang kami duga itu dihasilkan dari proses kerja sama dengan (oknum) Kementerian Agama,” jelas Febri.

“Bisa saja pihak ini di luar Kementerian Agama, termasuk yang menduduki jabatan politik, ini yang sering kami sampaikan ada risiko jika ada intervensi oleh aktor politik terhadap birokrasi,” sambungnya.

Rommy sendiri merupakan anggota Komisi XI DPR. Artinya, Rommy, yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag, secara aturan tak punya kewenangan dalam proses pengisian jabatan di Kemenag.

Namun, dalam kasus ini, KPK menduga Rommy mengatur proses pengisian jabatan untuk Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Muafaq dan Haris pun turut ditetapkan KPK sebagai tersangka. Muafaq diduga memberikan duit Rp 50 juta pada Jumat (15/3) kepada Rommy, sedangkan Haris diduga menyetor duit Rp 250 juta ke Rommy pada 6 Februari 2019.

Atas perbuatannya, mantan ketua umum PPP, Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(jpc)

 

loading...

Feeds

petani

Petani di Cipageran Terpaksa Panen Dini

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Kekeringan yang melanda Kota Cimahi sejak sebulan lalu, cukup dirasakan petani di wilayah Keluarahan Cipageran, Kecamatan Cimahi …
rs

Dewan Sorot Kekosongan Pimpinan Enam RS

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bakal mengagendakan pertemuan dengan Pemeritah Provinsi Jawa Barat, terutama …
regulasi

Regulasi Rumit Ganggu Harga Pangan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Galuh Octania mengingatkan pemerintah terkait harga pangan. Menurutnya, bahwa regulasi …

Kemendikbud Siapkan Rotasi Guru

Pendekatan zonasi tidak hanya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa pendekatan serupa …